Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada tahun 2027 melalui penerapan strategi ekonomi yang tepat serta kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan.
"Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029," kata Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian angka kunci Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 di gedung DPR MPR Jakarta, Rabu.
Pemerintah juga menegaskan bahwa target pertumbuhan tersebut harus tercermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata melalui penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di dalam negeri.
Terkait hal tersebut, pemerintah menetapkan target penurunan angka kemiskinan menjadi berada pada rentang 6,0 hingga 6,5 persen, yang berarti mengalami penurunan signifikan dari target sebelumnya sebesar 6,5 hingga 7,5 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga dipatok turun ke kisaran 4,30 hingga 4,87 persen dari target sebelumnya yang berada pada rentang 4,44 hingga 4,96 persen.
Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program vital, belanja negara dalam APBN 2027 direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Di sisi lain, pendapatan negara ditargetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari PDB, sedangkan defisit anggaran akan dijaga pada kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen PDB. Angka ini lebih rendah dari realisasi defisit APBN yang mencapai 2,92 persen pada tahun 2025.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan secara langsung di hadapan DPR RI kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026. Presiden Prabowo pun menjadi Presiden RI pertama yang menyampaikan pendahuluan RAPBN, yang mencakup kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, di hadapan anggota DPR RI.
Rapat tersebut dihadiri oleh 451 anggota DPR RI sehingga ditetapkan kuorum oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian jajaran pejabat Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.
Kemudian, ada pula Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dalam ruangan yang sama, ada juga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu.
Rapat Paripurna DPR RI hari ini membahas tiga agenda utama, yaitu penyampaian KEM-PPKF RAPBN Tahun Anggaran 2027 oleh pemerintah; laporan Badan Legislasi DPR RI atas evaluasi perubahan kedua Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2026 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan; dan pendapat fraksi-fraksi atas RUU inisiatif Komisi III DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan menjadi RUU usulan DPR RI.
Baca juga: Puan harap KEM-PPKF 2027 jadi fondasi pertumbuhan ekonomi berkualitas
Baca juga: Presiden: APBN alat lindungi dan pastikan kesejahteraan rakyat
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
