Jakarta (ANTARA) - Prabowonomics sedang mencari bentuk. Istilah itu muncul kembali di ruang publik ketika kader-kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengenakan kaos bertuliskan "Prabowonomics" pada puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 PKB di Jakarta, 23 Juli lalu.
PKB sedang membawa gagasan ekonomi tersebut ke ruang politik yang lebih luas, sementara Presiden Prabowo Subianto justru mengembalikannya kepada sesuatu yang lebih mendasar: amanat konstitusi.
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar menjelaskan Prabowonomics sebagai ringkasan dari tema peringatan harlah tersebut, yakni "Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi," yang disebutnya sebagai ungkapan syukur dan kesungguhan PKB membawa arah baru ekonomi nasional bersama-sama.
PKB tidak menganggap konsep tersebut semata-mata merupakan kebijakan ekonomi Prabowo, tetapi mengaitkannya langsung dengan ekonomi konstitusi. Ketika Prabowonomics tercetak di kaos para kader partai itu, pesan politiknya adalah dukungan kuat sekaligus upaya menerjemahkan gagasan besar mengenai arah ekonomi nasional ke dalam bahasa yang lebih sederhana dan mudah dikenali.
Baca juga: Cak Imin ajak seluruh partai politik sukseskan Prabowonomics
Prabowo sendiri menangkap pesan tersebut, tetapi tidak menganggap Prabowonomics sebagai miliknya. Dia mengaku terharu, tetapi mengatakan penyebutan namanya pada istilah itu sesungguhnya tidak pantas karena gagasan ekonomi yang diperjuangkannya bukanlah konsep baru dan bukan pemikiran pribadinya. Menurut Prabowo, gagasan tersebut dilandaskan pada cita-cita pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.
Dengan begitu, tulisan pada kaos kader PKB selayaknya dimaknai secara lebih luas. Nama Prabowo memang dipakai pada konsep ekonomi tersebut, tetapi substansi yang ingin ditegaskan adalah amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 yang harus diwujudkan melalui kebijakan ekonomi negara.
Karena itu, Prabowonomics dapat dibaca sebagai upaya memberi nama yang lebih ringkas bagi agenda ekonomi untuk menjaga kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Namun, seperti ditegaskan Prabowo, istilah itu bukan dimaksudkan sebagai pemikiran personal, melainkan merujuk pada amanat ekonomi konstitusi.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
