Jakarta (ANTARA) - Analis intelijen dan keamanan Ngasiman Djoyonegoro menilai Polri selalu melakukan upaya maksimal dalam menyelenggarakan pelayanan publik, salah satunya dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Pengalaman Polri dalam menyelenggarakan sejumlah layanan publik saya kira membuat Polri memiliki kesiapan yang cukup dalam penyelenggaraan SPPG ini,” kata pria yang akrab disapa Simon kepada Antara di Jakarta, Sabtu.
Menurut Simon, hingga saat ini Polri telah membangun banyak SPPG dan proses pengelolaannya pun dilakukan dengan baik.
Berdasarkan data yang dimiliki Simon, Polri mengelola 672 unit SPPG Polri di seluruh Indonesia dan ke depan akan mencapai ditargetkan bisa sampai 1.000-1.500 unit.
Semua dapur, lanjut Simon, sudah sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditentukan Badan Gizi Nasional (BGN).
Setiap SPPG Polri juga dilengkapi dengan empat uji laboratorium, yaitu uji formalin, uji boraks, uji pewarna dan uji biologi.
Semua itu dilakukan guna memastikan makanan yang dihasilkan SPPG binaan Polri berkualitas dan aman untuk dikonsumsi.
Karenanya, dia menilai SPPG Polri layak dijadikan sebagai acuan utama agar menjadi contoh bagi pihak lain yang juga ingin membangun SPPG.
"Saya mengusulkan agar tata kelola SPPG Polri dapat dijadikan salah satu acuan terbaik untuk penyelenggaraan SPPG yang akan mendatang. Ini semua untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik negara kepada masyarakatnya," jelas Simon.
Dengan upaya tersebut, Simon yakin jalan pemerintah menggapai Indonesia Emas lewat program makan bergizi gratis (MBG) akan semakin mulus.
Baca juga: SPPG Polri di Palmerah siap beroperasi
Baca juga: Minum air dan simpan sisa makanan jika alami dugaan keracunan MBG
Baca juga: SPPG Polri terapkan standar “food safety” untuk program MBG
Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
