Jakarta (ANTARA) - Pengamat masalah sosial dan kemasyarakatan Serian Wijatno menilai capaian prestisius di bidang pemberantasan korupsi oleh Presiden Prabowo Subianto selama satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah meningkatkan ekonomi hingga berdampak pada kesejahteraan sosial.
"Ini menunjukkan langkah yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena berkurangnya korupsi memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Serian dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Serian menilai langkah berani pemberantasan korupsi bisa menjadi strategi meningkatkan stabilitas ekonomi nasional. Karena dengan pemberantasan korupsi, maka kepercayaan investor semakin tinggi dan uang yang dikorupsi dapat diambil untuk pembangunan.
Semakin kuatnya pondasi ekonomi, kata Serian, tak lepas dari upaya serius dan berkelanjutan dalam pemberantasan korupsi pada satu tahun kepemimpinan Prabowo.
Menurut Serian, pemberantasan korupsi yang dilakukan Prabowo dengan dukungan Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum lainnya bukan sekadar penegakan hukum semata, tapi merupakan investasi jangka panjang yang mengembalikan hak-hak rakyat dan memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran.
Baca juga: Peneliti: Prabowo serius memberantas mafia bisnis yang kebal hukum
"Kita tahu selama bertahun-tahun, praktik korupsi telah menyebabkan kebocoran besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga mengalihkan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik," katanya.
Ketika dana-dana ini berhasil diselamatkan atau dikembalikan melalui upaya penegakan hukum, maka pemerintah dapat mengalokasikan kembali ke sektor-sektor vital seperti peningkatan anggaran untuk pendidikan, infrastruktur dasar yakni pembangunan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi, yang secara langsung mempermudah distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, serta meningkatkan pendapatan petani dan pedagang kecil.
Serian menegaskan, setiap rupiah yang diselamatkan dari korupsi adalah potensi untuk meningkatkan kemakmuran rakyat di segala bidang. Menurutnya, korupsi tidak hanya mencuri uang, tetapi juga merusak sistem dan integritas layanan publik.
"Praktik suap dan pungli (pungutan liar) telah lama menjadi penghambat bagi masyarakat untuk mengakses layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Ini sangat berbahaya bagi pembangunan nasional," kata Serian.
Ketua Umum PITI ini optimis dengan membasmi praktik-praktik rasuah tersebut birokrasi menjadi lebih efisien dan transparan.
"Masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan karena pungli atau melalui prosedur yang rumit untuk mendapatkan hak-hak mereka. Peningkatan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah juga memastikan bahwa kualitas fasilitas kesehatan dan sekolah menjadi lebih baik, yang pada akhirnya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), " tuturnya.
Baca juga: Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, MBG telah jangkau 36 juta sasaran
Saat ini, sambungnya, fondasi sektor ekonomi sudah terbangun semakin kuat dengan mencatatkan berbagai capaian positif. Misalnya inflasi yang terjaga rendah di angka 2,65 persen (yoy) dan defisit APBN hanya 1,56 persen dari PDB, yang disebut-sebut termasuk terendah di antara negara G20.
"Sementara indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbaikan, dengan tingkat pengangguran turun menjadi 4,76 persen pada Februari 2025 (terendah sejak krisis 1998) dan angka kemiskinan turun menjadi 8,47 persen pada Maret 2025 (capaian terendah sepanjang sejarah). Sektor manufaktur juga mencatat pertumbuhan 4,94 persen, " ujarnya.
Di sisi lain, ucapnya lagi, survei publik menunjukkan tingkat kepuasan kinerja yang tinggi.
"Lembaga survei Poltracking Indonesia mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 78,1 persen pada survei Oktober 2025, menunjukkan adanya modal sosial dan kepercayaan yang kuat dari masyarakat. Sementara di bidang pertahanan dan keamanan, kesehatan, dan pendidikan juga mencatatkan angka kepuasan yang signifikan, " ujarnya.
Ketua Dewan Pakar Forum Masyarakat Indonesia Emas itu optimis kepemimpinan Prabowo-Gibran mampu mewujudkan visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, yang diwujudkan melalui Asta Cita.
Baca juga: Pengamat: Prabowo perkuat penegakan hukum pada tahun pertama memimpin
"Beberapa program unggulan, seperti program Makan Bergizi Gratis dan upaya deregulasi, telah mulai dijalankan" tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Serian juga mengapresiasi kinerja aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan Agung yang berhasil mengembalikan uang korupsi hingga belasan triliun Rupiah dalam satu tahun Kabinet Merah Putih.
Seperti diberitakan, Kejaksaan Agung menyerahkan uang pengganti kerugian negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya sejumlah Rp13.255.244.538.149 di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin.
Saat itu, Presiden Prabowo mengatakan Kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia, telah memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat, kerja keras, kerja yang gigih dan berani sehingga bisa membantu negara, menyelamatkan kekayaan.
"Ingat, kalau kita lihat ini sama saja kayak 8.000 sekolah kita perbaiki, 5 juta nelayan bisa hidup dengan uang yang ada di sini. Saya greget, kalau bisa kita kejar lagi tuh kekayaan yang diselewengkan," tegas Prabowo.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
