Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dzulfikar A Tawalla menegaskan organisasinya mendukung keputusan Komisi III DPR yang menetapkan Polri tetap berada di bawah Presiden.
"Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda (Kokam) dan Pemuda Muhammadiyah mendukung penempatan Polri di bawah Presiden sebagaimana amanat konstitusi dan praktik ketatanegaraan pascareformasi," kata Dzulfikar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, dalam negara demokrasi, penetapan Polri tetap di bawah Presiden melalui mekanisme parlemen merupakan kanal representasi rakyat yang sah. Oleh karena itu, setiap keputusan yang lahir dari proses konstitusional patut dijaga bersama sebagai bagian dari stabilitas sistem pemerintahan.
Panglima Tinggi Kokam itu pun menekankan penempatan Polri tetap berada di bawah Presiden sejatinya merupakan bagian dari desain reformasi sektor keamanan yang menegaskan Polri sebagai alat negara, yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam bingkai supremasi sipil.
"Wacana penempatan menteri khusus yang membidangi kepolisian berpotensi mengganggu monoloyalitas kepolisian sebagai alat negara yang tunduk pada kepentingan negara dan kepala negara," ujar Dzulfikar.
Kondisi tersebut, kata dia, juga dapat berdampak pada penggunaan Polri untuk kepentingan politik praktis oleh menteri yang terafiliasi dengan kekuatan politik tertentu, sehingga menempatkan institusi Polri dalam posisi yang dilematis.
Untuk itu, dia menilai penguatan pengawasan melalui mekanisme checks and balances, baik oleh DPR maupun melalui penguatan Kompolnas sebagai lembaga yang memberikan kontrol terhadap kinerja institusi, merupakan langkah yang lebih tepat.
"Dengan demikian, Polri tetap terjaga dalam melaksanakan fungsinya sebagai alat negara dan tidak terganggu oleh kepentingan politik praktis," tutur Dzulfikar.
Baca juga: Pemuda Muhammadiyah apresiasi kinerja Polri cegah konflik horizontal
Lebih lanjut, dia mengingatkan agar seluruh pihak tidak membangun narasi yang cenderung melemahkan posisi institusi Polri secara umum.
Kritik terhadap praktik dan kinerja, sambung dia, menjadi bagian dari kontrol demokratis yang sehat. Namun, delegitimasi kelembagaan secara menyeluruh dapat menggerus kepercayaan publik dan berdampak pada stabilitas sosial.
"Upaya perbaikan harus dilakukan melalui mekanisme evaluasi, pengawasan dan reformasi internal yang konstruktif," ungkap Dzulfikar.
Sebagai organisasi kepemudaan dengan jaringan hingga tingkat desa di seluruh Indonesia, lanjut dia, Pemuda Muhammadiyah dan Kokam berkomitmen terus mengawal amanat reformasi dengan mendorong Polri tetap menjadi polisi masyarakat (community policing).
Polisi masyarakat yang dimaksud, yakni kepolisian yang dekat dengan rakyat, humanis, profesional, dan berkeadilan merupakan cita-cita yang harus diperkuat.
Pemuda Muhammadiyah juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk berhati-hati terhadap narasi yang mengatasnamakan perbaikan bangsa, tetapi justru berpotensi mendorong langkah yang menyimpang dari semangat reformasi.
Perubahan kebijakan, kata Dzulfikar, harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan tidak menempatkan Presiden pada posisi yang bertentangan dengan amanat sejarah reformasi sektor keamanan.
"Kokam dan Pemuda Muhammadiyah terus mendukung program pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Maju dan menjadi peta jalan mewujudkan Indonesia Emas 2045," ucap Dzulfikar.
Di sisi lain, Kokam mengapresiasi keterlibatan Polri yang cepat dalam merespon program prioritas nasional, seperti penanganan bencana, pembangunan dan totalitas dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta program ketahanan pangan sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto.
Baca juga: Pemuda Muhammadiyah apresiasi langkah Prabowo evaluasi program MBG
Baca juga: Kapolri: Kokam Pemuda Muhammadiyah bantu Polri jaga kamtibmas
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Rr. Cornea Khairany
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
