Kupang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyinkronkan sejumlah kebijakan strategis bersama Kementerian Dalam Negeri guna mempercepat peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penguatan layanan kesehatan, serta kemudahan akses pelayanan publik.
"Jadi kemarin hari Selasa saya bertemu dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir membahas tentang sejumlah kebijakan strategis agar bisa disinkronkan," kata Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma di Kupang, Rabu.
Dia mengatakan bahwa pembahasan yang dilakukan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir beserta jajarannya berkaitan dengan dampak nyata bagi masyarakat di NTT.
Sebab ujar dia, pemerintah ingin agar, masyarakat merasakan langsung perubahan layanan lebih cepat, akses lebih mudah, dan kualitas yang meningkat
Dalam pertemuan tersebut, salah satu agenda yang dibahas yakni percepatan perubahan status Bank Pembangunan Daerah NTT menjadi Perseroda agar mampu membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi UMKM, petani, dan pelaku usaha kecil.
Menurut dia, penguatan sektor pembiayaan daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan memperkuat kemandirian usaha.
Selain itu, penguatan regulasi pajak dan retribusi daerah juga diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya digunakan untuk membiayai pembangunan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Setiap peningkatan PAD harus kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan yang lebih baik dan pembangunan yang merata,” ujarnya.
Ia menambahkan optimalisasi layanan Samsat, termasuk penertiban kendaraan berpelat luar daerah, menjadi langkah untuk memperkuat keadilan fiskal sekaligus meningkatkan kapasitas keuangan daerah.
Pada sektor kesehatan, Pemprov NTT juga mendorong penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) rumah sakit agar pelayanan lebih cepat, tenaga medis lebih memadai, serta kualitas fasilitas kesehatan meningkat.
“Dengan sistem yang lebih fleksibel, rumah sakit akan lebih responsif memberikan layanan kesehatan,” katanya.
Di bidang reformasi birokrasi, pemerintah daerah menargetkan penyederhanaan struktur organisasi dan penataan jabatan agar pelayanan publik semakin efisien dan responsif.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov NTT menyiapkan percepatan penyelesaian regulasi strategis, penguatan layanan Samsat berbasis kolaborasi dengan kabupaten/kota, peningkatan kapasitas rumah sakit, optimalisasi aset daerah, serta penguatan tata kelola aparatur sipil negara.
“Kami bergerak cepat menindaklanjuti seluruh hasil ini. Targetnya jelas, masyarakat merasakan perubahan nyata dalam pelayanan dan kesejahteraan,” kata Johni.
Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
