Pemkot Sorong siapkan lahan 6 hektare untuk bangun Sekolah Rakyat

Sorong (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, Papua Barat Daya, menyiapkan lahan seluas enam hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program prioritas pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah pusat.

Wali Kota Sorong Septinus Lobat di Sorong, Senin, mengatakan lahan tersebut telah disiapkan oleh pemerintah daerah dan ditargetkan pembangunan fisik dapat dimulai paling cepat tahun ini atau selambat-lambatnya tahun depan.

“Mudah-mudahan tahun depan sudah dibangun, paling cepat tahun ini. Lahan sudah kami siapkan,” ujar Wali Kota Septinus.

Ia menjelaskan Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis yang mencakup jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam satu kawasan terpadu.

Seluruh pembiayaan operasional, termasuk fasilitas penunjang, lanjutnya, akan ditanggung oleh pemerintah pusat sehingga peserta didik hanya fokus mengikuti proses belajar mengajar.

Baca juga: Dinsos Sorong siapkan dua lokasi untuk Sekolah Rakyat

“Sekolah ini gratis, dari TK sampai SMA dalam satu area. Semua ditanggung pemerintah, termasuk fasilitas di dalamnya,” kata dia.

Menurut dia, kehadiran Sekolah Rakyat di Kota Sorong akan membantu pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan gratis, khususnya bagi anak-anak di Kota Sorong dan wilayah Papua Barat Daya pada umumnya.

Saat ini, lanjut dia, program pembebasan biaya pendidikan oleh Pemkot Sorong masih difokuskan pada sekolah negeri karena keterbatasan anggaran daerah, sehingga sekolah swasta belum seluruhnya dapat terakomodasi.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Sorong, tercatat 50.369 siswa dari 274 sekolah di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari TK hingga SMA/SMK negeri telah menerima program sekolah gratis.

Terkait lokasi pembangunan, Pemkot Sorong telah menyiapkan lahan enam hektare yang saat ini masih atas nama keluarga pemilik Malaseme di Bambu Kuning, Kota Sorong dan sedang dalam proses balik nama menjadi aset pemerintah daerah.

Baca juga: Kemensos: Perekrutan siswa Sekolah Rakyat tanpa seleksi akademik

"Proses administrasi sertifikat ditargetkan rampung dalam waktu dekat," ucapnya.

Pemerintah daerah akan memberikan ganti rugi lahan yang nilainya dihitung sekitar Rp2,3 miliar per hektare dan dibayarkan secara bertahap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di kawasan Sekolah Rakyat tersebut nantinya juga akan dibangun fasilitas pendukung, seperti rumah ibadah termasuk masjid dan gereja, guna menunjang kebutuhan peserta didik selama menempuh pendidikan.

Dia berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera terealisasi sehingga memperkuat komitmen pemerintah dalam menghadirkan pendidikan gratis dan merata bagi seluruh anak di daerah tersebut.