Kabupaten Donggala (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng) melibatkan aparat penegak hukum (APH) seperti kepolisian dan kejaksaan serta akademisi untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di daerah tersebut.
"Jadi langkah ini agar seluruh pemangku kepentingan bisa bersinergi, memantau, dan memastikan setiap tahapan pembangunan KNMP berjalan sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing," kata Bupati Donggala Vera Elena Laruni di Banawa, Minggu.
Ia mengemukakan pentingnya melibatkan instansi eksternal untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kelancaran pelaksanaan di setiap tahapan pembangunan KNMP di Donggala.
Baca juga: KNMP perkuat penjaminan mutu ikan dari kapal hingga cold storage
"Tentunya sinergi lintas sektor ini sudah kami buatkan sebagai tim percepatan pembangunan KNMP," ucapnya.
Tim percepatan itu terdiri atas pimpinan daerah dan penegak hukum yakni Bupati, Wabup Donggala, Ketua DPRD, Kapolres, Kejaksaan Negeri, Kodim 1306 Kota Palu dan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.
Ia menuturkan keterlibatan unsur penegak hukum dan akademisi diharapkan dapat mengantisipasi potensi kendala teknis maupun tata kelola administrasi selama program berjalan.
Baca juga: Menteri KKP sebut KNMP dapat tingkatkan kualitas dan produksi nelayan
"Untuk operasional teknis lapangan dipimpin Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Donggala sebagai Koordinator tim I dengan dukungan dari akademisi dan OPD teknis terkait lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok kerja (pokja)," sebutnya.
Diketahui untuk total pembangunan KNMP di Kabupaten Donggala pada tahun 2026 berada pada enam lokasi yakni Kelurahan Boneoge, Kelurahan Ganti, Desa Wani, Desa Lerotari, Desa Batusuya, dan Desa Pangalaseang.
Baca juga: Menteri Trenggono: Target bangun 1.269 KNMP 2026 masih dapat dikejar
Baca juga: Pemerintah percepat bangun 5.000 KNMP, perkuat daya tawar nelayan
Pewarta: Moh Salam
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
