Pemkab Blora berhasil hemat anggaran internet hingga Rp650,9 juta

4 hours ago 1

Yang kami lakukan adalah menambah access point dan menata ulang manajemen jaringan agar distribusi internet lebih merata sesuai kebutuhan kinerja dan pelayanan

Blora (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah, berhasil melakukan efisiensi anggaran layanan internet di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) hingga Rp650,9 juta dari sebelumnya dibutuhkan anggaran hingga Rp2,56 miliar, kini berkurang menjadi Rp1,9 miliar.

"Penghematan tersebut berkat kebijakan standarisasi dan integrasi layanan internet yang lebih terpusat, sehingga mampu menekan anggaran sekaligus meningkatkan kualitas layanan di seluruh OPD," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Blora Pratikto Nugroho, di Blora, Senin.

Ia mengungkapkan sebelumnya kebutuhan anggaran internet Pemkab Blora mencapai Rp2,56 miliar dengan kapasitas 7,8 Gbps. Namun, setelah dilakukan penataan, anggaran tersebut berhasil ditekan menjadi Rp1,90 miliar dengan kebutuhan kapasitas 7,4 Gbps.

Dengan demikian, terdapat efisiensi sebesar Rp650,9 juta tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada perangkat daerah.

Menurut Pratikto penguatan pengelolaan jaringan internet dilakukan melalui tiga langkah utama, yakni efisiensi anggaran, optimalisasi infrastruktur, dan evaluasi berkelanjutan.

Melalui sistem terpusat, kata dia, pengelolaan jaringan menjadi lebih terukur, efisien, dan mudah dikendalikan, sehingga dapat menghindari pemborosan anggaran.

Selain efisiensi, Dinkominfo juga mengoptimalkan jaringan yang telah dimiliki masing-masing OPD. Apalagi, sebagian besar perangkat daerah sebenarnya sudah memiliki router, sehingga tidak perlu lagi melakukan langganan internet secara mandiri.

"Yang kami lakukan adalah menambah access point dan menata ulang manajemen jaringan agar distribusi internet lebih merata sesuai kebutuhan kinerja dan pelayanan," ujarnya.

Ia menambahkan kebutuhan access point di setiap OPD berbeda-beda, tergantung kondisi ruangan dan sekat bangunan. Semakin banyak sekat, semakin banyak perangkat yang dibutuhkan agar koneksi tetap stabil.

Optimalisasi jaringan ini juga diikuti dengan penataan tata kelola, termasuk pengaturan bandwidth dan pemerataan akses agar tidak terjadi penumpukan penggunaan di titik tertentu. Dengan sistem tersebut, OPD tidak lagi perlu berlangganan jaringan secara terpisah.

"Layanan jaringan internet pemerintah menjadi perhatian utama. Karena itu, Dinkominfo turut membantu mulai dari pemasangan kabel hingga penguatan infrastruktur jaringan di perangkat daerah," ujarnya.

Langkah selanjutnya, Dinkominfo Blora akan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jaringan di seluruh OPD untuk memastikan kebijakan yang diterapkan tetap efektif dan mampu mendukung pelayanan publik yang terus berkembang.

"Kami akan terus mengevaluasi, sehingga antara efisiensi anggaran dan kualitas layanan bisa berjalan seimbang," ujarnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article