Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya fokus untuk melakukan pemerataan, baik dari segi geografis maupun posisi magang di sektor-sektor industri dalam program Magang Nasional 2025 tahap (batch) kedua.
Hal itu menyusul posisi magang yang masih didominasi oleh posisi administrasi hingga sales, alih-alih jenis pekerjaan kekinian di sektor digital atau pekerjaan hijau (green jobs) dalam program tersebut.
“Nanti kita balance, artinya batch I, dengan segala dinamikanya, kita punya waktu, kita kelola seoptimal mungkin. Batch I hasilnya seperti itu, lalu di gelombang II, kesempatan kita untuk mem-balance-kan nanti,” kata Menaker Yassierli saat ditemui di Jakarta, Senin.
“Jadi artinya ketika sudah terlalu banyak yang di sektor tertentu, kita akan pilih di sektor yang lain,” ujar dia. menambahkan.
Lebih lanjut, Yassierli mengatakan pemerataan secara geografis terkait penyerapan peserta magang dan perusahaan yang bergabung sebagai mitra program tersebut akan menjadi fokus lainnya pada tahap kedua.
Berdasarkan laporan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), penyerapan peserta dan perusahaan yang bergabung masih terpusat di Pulau Jawa, dengan tiga wilayah terbesar adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
“Batch II kita akan dorong lebih besar lagi. Dan kalau kita lihat respons dari perusahaan-perusahaan, mereka antusias (untuk terlibat dalam program Magang Nasional 2025),” kata Yassierli.
“Kita balance-kan lagi, agar merata. (Dari) Segi bidang magangnya, sesuai dengan program studi lulusannya. Harapan kita seperti itu,” ujar dia, menambahkan.
Adapun Magang Nasional 2025 tahap II pada November mendatang, dengan kuota peserta sebanyak 80 ribu orang.
Ia mengatakan target itu menyusul arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar setidaknya 100 ribu fresh graduate perguruan tinggi dapat mengikuti program yang masuk dalam rangkaian paket stimulus ekonomi nasional tahun ini.
Untuk periode kedua pendaftaran dan pelaksanaan Magang Nasional 2025, Menaker mengatakan kementeriannya mendorong perluasan akses magang kepada perusahaan serta kantor kementerian, lembaga, dan badan pemerintahan pusat/daerah di seluruh wilayah Indonesia, dengan pengawasan yang melibatkan semua pihak terkait.
“Nanti mekanisme pengawasan, yang pertama adalah dari kami. Kami lakukan evaluasi rutin, lalu dari Komisi IX DPR RI, serta dari peserta magang sendiri juga harus bisa mengawasi, makanya kita buka kanal pengaduan,” kata Yassierli.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
