Jakarta (ANTARA) - Sejumlah tokoh hadir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat sore, menjelang pelantikan Komite Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Periode 2019–2024 sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008–2013 Mahfud MD.
Pewarta ANTARA melaporkan Yusril tiba di Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.30 WIB. Dia menyebut kehadirannya atas undangan untuk menghadiri acara pelantikan, namun dirinya belum memastikan apakah turut dilantik sebagai anggota komite tersebut.
"Saya belum tahu dilantik atau enggak. Tadi diberitahu acara pelantikan dan diminta datang. Saya belum tahu akan dilantik atau apakah hanya sebagai undangan nanti kita tunggu saja lah," kata Yusril.
Mahfud MD yang juga hadir di Istana Kepresidenan mengaku hanya diminta Presiden Prabowo untuk hadir ke Istana pada sore ini.
"Saya diminta datang karena dipanggil Presiden ya harus datang," kata Mahfud.
Baca juga: Mahfud MD belum dapat kabar lanjutan soal Komite Reformasi Polri
Dia menyebut undangan tersebut diterimanya pada Kamis (6/11) malam. "Tadi malam saya ditelepon tapi tidak diberitahu apa. Terus tadi saya datang mau pakai batik, tapi disuruh pakai jas saja," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan juga terlihat hadir di Istana. Otto mengonfirmasi bahwa dirinya termasuk dalam tim reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo, meski belum mengetahui secara pasti susunan maupun posisi masing-masing anggota.
"Ya, posisinya dimana kita kan belum tahu, tapi saya diminta untuk satu dalam tim-lah maksudnya tim Reformasi Polri ini, gitu," ucapnya.
Otto menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterimanya, komite tersebut beranggotakan sembilan orang, yang terdiri atas mantan Kapolri dan sejumlah tokoh hukum.
Dia menambahkan arahan mengenai tugas dan kewenangan tim akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo setelah pelantikan berlangsung.
"Jadi nanti kita juga akan mendengar sebenarnya apa kewenangan yang diberikan kepada tim reformasi ini. Jadi, kita tidak bisa menyatakan saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini, sebelum kita tahu kewenangan yang diberikan," ucapnya.
Selain Yusril, Mahfud, dan Otto, sejumlah pejabat lain juga telah hadir di Kompleks Istana Kepresidenan, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie, Kapolri Periode 2015–2016 Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti, Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri, dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago.
Baca juga: Dasco nilai Mahfud MD sosok kredibel untuk isi Komisi Reformasi Polri
Adapun pelantikan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 16.00 WIB.
Informasi yang beredar di kalangan wartawan, sembilan anggota Komite Reformasi Polri terdiri atas beberapa menteri, eks ketua Mahkamah Konstitusi, dan eks Kapolri.
Nama-nama yang disebut-sebut akan dilantik sebagai anggota Komite Reformasi Polri, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, dan Menteri Dalam Negeri sekaligus Kapolri Periode 2016–2019 Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian.
Selain itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Periode 2019–2024 sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008–2013 Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003–2008 Jimly Asshiddiqie, Kapolri Periode 2019–2021 Jenderal Pol. (Purn.) Idham Aziz, dan Kapolri Periode 2015–2016 Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta (30/10) menyebut daftar nama anggota Komite Reformasi Polri telah rampung disusun dan disetujui oleh Presiden sehingga tinggal menunggu waktu nama-nama itu diumumkan dan dilantik.
Saat ditemui pada 17 September, Pras menjelaskan Presiden Prabowo ingin ada pembenahan, evaluasi, dan perbaikan secara menyeluruh pada institusi Polri.
"Keinginan Beliau (Presiden, red.) adalah tentunya, kan kita semua sangat mencintai institusi Kepolisian, tetapi tentunya ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, evaluasi, dan itu biasa untuk seluruh institusi. Nah, keinginan Beliau adalah membuat Komite Reformasi Kepolisian," kata Pras.
Reformasi Polri saat ini masih menjadi salah satu tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat, termasuk oleh massa yang berunjuk rasa di berbagai daerah Indonesia pada akhir Agustus 2025.
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
