Penajam Paser Utara (ANTARA) - Kerja sama Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan pemegang kuasa kerja sama operasi (KSO) melakukan pekerjaan fisik dan manajemen konstruksi memperkuat pembangunan IKN tahap II di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
"Enam kontrak ditandatangani terdiri atas satu paket pekerjaan fisik dan lima paket manajemen konstruksi, dengan total sekitar Rp1 triliun," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya menyangkut kelanjutan pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Rabu.
Kontrak kerja dengan para pemegang KSO tersebut, lanjut dia, merupakan bagian penting dari langkah berkelanjutan menuju target pembangunan jangka menengah IKN.
Otorita IKN komitmen mempercepat pembangunan infrastruktur kawasan pemerintahan sesuai arahan kepala negara yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
Pembangunan dilaksanakan dengan prinsip kolaboratif, transparan, dan berorientasi pada pencapaian target pembangunan nasional, jelas dia, menuju IKN sebagai Kota Dunia untuk Semua.
Kontrak kerja yang ditandatangani untuk kelompok (batch) kedua menuju 2028, pekerjaan yang belum selesai bakal terus berlanjut agar pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Paket pekerjaan fisik yaitu pembangunan jalan kawasan kompleks legislatif sepanjang 3,7 kilometer, terdiri dari 10 ruas utama dan empat jembatan ditarget hingga 2027, dikerjakan PT Bangun Cipta (kontraktor), PT Modern Widya (tehnical), serta PT Markinah PT Daya Mulia Turangga.
Kontrak kerja lima paket konsultan manajemen konstruksi pembangunan gedung MPR, DPR, DPP (legislatif) dan bangunan pendukung, antara lain gedung beserta kawasan lembaga DPR I dan Paripurna, dikerjakan PT Ciriasajasa Cipta Mandiri, PT LPPSLH Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada.
Manajemen konstruksi pembangunan gedung berserta kawasan lembaga DPR II, dikerjakan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), PT Ciriajasa E.C., dan PT Rancang Semesta Nusantara,
Manajemen konstruksi pembangunan gedung beserta kawasan kompleks yudikatif, dikerjakan PT Ciriajasa Engineering Consultants, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Jaya Construction Management Manggala Pratama.
"Manajemen konstruksi bangunan pendukung lembaga DPR dan Paripurna, serta lembaga yudikatif, dikerjakan PT Pola Teknik Konsultan, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), dan PT Cipta Andalan Persada," katanya.
Manajemen konstruksi pembangunan gedung beserta kawasan lembaga DPD dan MPR, termasuk bangunan pendukung dikerjakan PT Jaya Construction Management Manggala Pratama, PT Pola Teknik Konsultan, dan PT Cipta Andalan Persada, demikian Basuki Hadimuljono.
Baca juga: Otorita lelang dua proyek hunian ASN IKN dengan skema KPBU
Baca juga: IKN hadirkan kawasan kota berakar kekayaan budaya bangsa
Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
