Istanbul (ANTARA) - China dan Filipina saling melontarkan pernyataan keras terkait sengketa di Laut China Selatan, dengan perselisihan terbaru terjadi saat Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. berbicara di forum pertahanan di Korea Selatan.
Dalam tayangan di forum Seoul Defense Dialogue (SDD), Selasa, menunjukkan Menhan Teodoro menerima secarik pesan dari pihak China saat menjawab pertanyaan di panggung forum.
Pesan tersebut menjabarkan posisi pihak China terkait sengketa di Laut China Selatan, kata Teodoro, yang kemudian membacakan satu per satu kalimat dalam pesan tersebut serta menanggapinya dengan keras.
"Posisi China atas arbitrase Laut China Selatan jelas, konsisten, dan tegas," kata surat tersebut, sebagaimana dibaca Teodoro. Dia lantas membalas bahwa Beijing "tidak berpendirian".
Dalam surat itu, kata dia, China berkata bahwa "arbitrase tersebut melanggar prinsip dasar hukum internasional".
"Berarti apa yang kalian tandatangani, UNCLOS, juga melanggar hukum internasional juga," kata dia membaca surat dari pihak China, merujuk kepada Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Mahkamah Arbitrase (PCA), yang berbasis di Den Haag, Belanda, pada 2016 memutuskan bahwa klaim maritim China di Laut China Selatan tidak memiliki kekuatan hukum.
"Apa yang disebut 'putusan' itu ilegal, batal, dan tidak berlaku," kata pesan dari China itu.
Teodoro lantas membalas, "Kalian berkata hal itu tak berkekuatan hukum karena kalian tidak mau mematuhi UNCLOS".
"China tidak akan menerima dan mengakui putusan itu," ucap Teodoro dengan lantang saat membacakan pesan dari China itu. "Tentu saja, karena kalian kalah," balasnya.
Teodoro menyebut pesan tersebut sebagai "bentuk koersi, perundungan, dan agresi".
Meski demikian, dia mengaku akan menyimpan surat pesan tersebut sebagai kenang-kenangan akan "betapa putus asanya China".
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning, dalam konferensi pers pada Rabu mengatakan "tak tahu pasti apa yang terjadi dalam kegiatan tersebut".
"Tetapi, posisi China sudah jelas soal apa yang disebut 'arbitrase Laut China Selatan' itu," kata dia.
Manila "secara sepihak mengajukan gugatan tersebut, yang merupakan distorsi dan penyelewengan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan UNCLOS," ucap Mao Ning.
Dia menuding Filipina melanggar prinsip UNCLOS serta merongrong "integritas dan wewenangnya".
Jubir Kemlu China itu mendesak Teodoro untuk "menghentikan provokasi dan sandiwaranya, serta berhenti mengganggu hubungan China-Filipina dan stabilitas di Laut China Selatan".
Insiden tersebut terjadi di tengah ketegangan antara China dan Filipina di Laut China Selatan, di mana kedua negara berulang kali terlibat dalam bentrokan untuk menegaskan klaim teritorial mereka.
Laut China Selatan merupakan salah satu jalur perdagangan laut tersibuk sedunia, dengan nilai perdagangan yang mengalir di sana mencapai triliunan dolar AS per tahunnya.
Sumber: Anadolu
Baca juga: RI-China dorong penyelesaian Kode Etik Laut China Selatan
Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
