Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, menyampaikan permintaan khusus kepada Presiden Prabowo Subianto agar daerahnya dikecualikan dari kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025.
Hal itu dikemukakan Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, usai dilantik oleh Presiden Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
"Harapannya, Bapak Presiden, kembalikan dana itu supaya kami bisa jalan. Kalau tidak, nanti kami sulit membangun, karena di sana kan masih daerah baru yang perlu membuka jalan, jembatan, listrik, air bersih, bangun sekolah dasar," katanya.
Spei mengatakan efisiensi anggaran sebesar Rp170 miliar dari total Rp1,2 triliun yang diterima daerahnya berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Spei menyebutkan bahwa dana efisiensi tersebut mencakup anggaran untuk pembangunan jalan, Dana Alokasi Umum (DAU) infrastruktur, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana Otonomi Khusus (Otsus) di bidang pendidikan.
"Akibatnya, pembangunan fisik tahun ini menjadi nol," ujarnya.
Baca juga: Pramono tegaskan akan melanjutkan program pemimpin sebelumnya
Baca juga: Dedi Mulyadi rekrut Susi Pudjiastuti sebagai konsultan tanpa honor
Bupati Spei mengatakan bahwa kondisi infrastruktur di Pegunungan Bintang yang masih jauh dari kata memadai. Dari 34 distrik yang ada, baru tujuh distrik di wilayah ibu kota yang telah memiliki akses jalan yang sebagian besar masih berupa jalan tanah.
Terkait kebutuhan anggaran, Spei menyebutkan bahwa idealnya Kabupaten Pegunungan Bintang membutuhkan sekitar Rp1,7 hingga Rp2 triliun. Namun, dengan efisiensi anggaran saat ini, ia merasa pembangunan akan sulit terlaksana.
Ia juga menyoroti ketergantungan Kabupaten Pegunungan Bintang terhadap transfer dana dari pemerintah pusat yang mencapai 99 persen.
"Kami di Papua masih sangat tergantung pada pusat, kecuali Mimika yang punya pendapatan asli daerah dari Freeport," katanya.
Bupati Spei berharap ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, mengingat Papua memiliki spesialisasi undang-undang khusus yang seharusnya menjadikan kebijakan anggaran lebih berpihak kepada wilayah tersebut.
"Kalau semua diefisiensi, khususnya di bidang infrastruktur dan pendidikan, bagaimana kami bisa berjalan? Pembangunan fisik sekolah dasar saja tidak ada, apalagi jalan dan jembatan," katanya.
Spei berencana menyampaikan langsung keluhannya kepada Presiden Prabowo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kunjungan mereka ke Magelang dalam agenda retret kepala daerah.
"Kami akan sampaikan langsung kepada Presiden dan Menteri Keuangan. Kami berharap ada solusi konkret untuk Pegunungan Bintang," katanya.
Baca juga: Masinton ungkap isi pembicaraan dengan Presiden saat acara pelantikan
Baca juga: Bobby Nasution siap digembleng dan dapat materi dari retret Magelang
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
