Jakarta (ANTARA) - Dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Radityo Dharmaputra menyerukan agar Indonesia dan negara-negara middle power (berkekuatan menengah) untuk bekerja sama dalam menavigasi dinamika global.
Pernyataan tersebut disampaikan Radityo saat menjadi pembicara dalam diskusi publik di Jakarta, Selasa (24/2), merujuk pada persepsi akan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tidak lagi efektif dalam mengatasi berbagai dinamika global, termasuk invasi Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung selama empat tahun.
“Indonesia memang memiliki prinsip politik luar negeri untuk menavigasi dinamika global. Namun realitasnya, kekuatan besar tetap lebih dominan. Jika negara-negara menengah tidak berkoordinasi dan bekerja sama, dunia bisa kembali pada kondisi yang tidak terbayangkan,” katanya dalam diskusi bertajuk ‘Consistency in Upholding the UN Charter’.
Radityo menilai negara-negara berkekuatan menegah sangat bergantung pada keamanan yang dijamin norma internasional dan Piagam PBB. Tanpa itu, kawasan Pasifik bisa menjadi arena di mana kekuatan besar secara berulang mengambil alih wilayah negara lain.
“Ini adalah perubahan besar dalam tatanan global,” katanya.
Merujuk pada kondisi di mana invasi dan perubahan batas negara melalui kekuatan militer kembali dianggap sebagai hal yang normal, dosen yang berfokus pada studi Rusia dan Eurasia ini, menuturkan bahwa kondisi tersebut akan menjadi preseden bahaya bagi Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara.
“Negara-negara yang memiliki persoalan perbatasan, termasuk Indonesia, akan menghadapi risiko strategis,” tambahnya.
Menurut Radityo, jika dunia mulai mengabaikan hukum internasional dan Piagam PBB, maka akan turut berdampak pada persoalan strategis bagi Indonesia, seperti Laut China Selatan, konflik di kawasan perbatasan di Asia Tenggara, bahkan hingga meluas ke Pasifik.
Oleh sebab itu, dirinya mengingatkan bahwa Indonesia bersama negara berkekuatan menengah perlu segera mengambil pendekatan yang lebih pragmatis dan strategis, agar kekuatan tidak memiliki ruang luas untuk bertindak tanpa batas.
Normalisasi perang dan kecenderungan mengikuti arus negosiasi kekuatan besar tanpa refleksi kritis bukanlah perkembangan yang menguntungkan bagi Indonesia maupun kawasan, katanya.
“Karena itu, penting untuk mengingatkan publik dan pemerintah, serta negara-negara kekuatan menengah lainnya, bahwa tindakan perlu diambil sekarang. Jika tidak, situasinya bisa terlambat untuk diperbaiki,” kata Radityo.
Baca juga: Prabowo ingatkan jajaran pemerintah waspada hadapi dinamika global
Baca juga: Ketua DPR: Dinamika global tahun 2026 tuntut diplomasi lebih efektif
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
