Jakarta (ANTARA) - NEXT Indonesia Center menilai kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi ASN perlu diimbangi dengan kebijakan pendukung lainnya agar tidak hanya menghemat energi, tetapi juga menjadi budaya kerja yang efisien, produktif, dan berkelanjutan di sektor publik.
“Kebijakan untuk WFH itu tidak bisa dilihat sebagai kebijakan berdiri sendiri, tapi harus mendapat dukungan dan evaluasi dalam dua bulan ke depan dengan kebijakan pendukung lainnya,” kata Direktur NEXT Indonesia Center Christiantoko dalam diskusi di Jakarta, Kamis.
Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah cepat pemerintah dengan risiko politik relatif kecil dibandingkan opsi lain seperti kenaikan harga BBM subsidi yang berpotensi memicu gejolak publik.
“Saya sangat mengapresiasi pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Karena kalau terjadi, itu semua dibebankan kepada masyarakat. Dan saya melihat pengurangan hari kerja ini adalah sesuatu gerakan yang bisa digaungkan bahwa pemerintah melakukan pengetatan diri sendiri dulu,” kata dia.
Baca juga: Pemprov diminta terapkan presensi daring cegah ASN bepergian saat WFH
Christiantoko mengingatkan, pemerintah juga perlu memastikan layanan publik tetap berjalan optimal selama penerapan WFH. Dalam hal ini, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pelayanan seperti imigrasi, administrasi kependudukan, dan kesehatan tetap beroperasi dengan baik.
Ia juga menekankan perlunya upaya komunikasi yang masif untuk membangun kepercayaan publik, sekaligus meredam persepsi negatif bahwa penerapan WFH setiap Jumat akan menurunkan kualitas layanan.
Lebih lanjut, kebijakan WFH dinilai dapat menjadi pintu masuk untuk mendorong akselerasi digital di birokrasi. Pengalaman selama pandemi COVID-19, ujar Christiantoko, menunjukkan bahwa sistem kerja daring dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas jika dikelola dengan baik.
Namun demikian, ia mengingatkan perlunya sistem pengawasan dan pengukuran kinerja yang jelas, termasuk penerapan indikator berbasis output atau key performance indicators (KPI), agar produktivitas pegawai tetap terjaga meski bekerja dari rumah.
Baca juga: Ketua DPR ingatkan WFH ASN tetap jaga produktivitas pelayanan publik
Christiantoko menambahkan, kebijakan ini juga berpotensi memberikan dampak lebih luas apabila diikuti oleh sektor swasta. Meski saat ini masih bersifat imbauan, keterlibatan swasta dinilai dapat memperbesar efek penghematan energi secara keseluruhan.
Di sisi lain, ia mengakui adanya konsekuensi sosial dan operasional, baik bagi ASN maupun sektor swasta yang memiliki keterkaitan dengan layanan pemerintah. Karena itu, evaluasi dalam dua bulan ke depan menjadi krusial untuk menilai efektivitas kebijakan ini.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
