MPR: Keterwakilan politik perempuan harus jadi isu kebangsaan

2 hours ago 2

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa upaya meningkatkan keterwakilan politik perempuan harus menjadi sebuah gerakan nasional dan isu kebangsaan yang harus dikawal hingga benar-benar tercapai.

"Harus ada satu gerakan yang bukan hanya bersifat administratif dan pelengkap saja, tapi mari menjadikan ini sebagai sebuah gerakan kebangsaan, yang memiliki kekuatan hukum, dan ini ada kesempatan, pintu masuknya adalah revisi Undang-Undang Pemilu," kata Lestari Moerdijat atau Rerie dalam acara FGD bertajuk "Memperkuat Representasi Perempuan dalam Revisi Undang-Undang Pemilu", di Jakarta, Kamis.

Pasalnya keterwakilan perempuan sangat penting untuk mendorong kualitas kebijakan publik yang lebih aspiratif, partisipatif, dan berkeadilan.

Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya kesadaran perempuan mengenai pemberdayaan dan kepemimpinan perempuan.

"Mungkin ini saatnya kita berbicara tentang isu gender, kajian-kajian tentang kepemimpinan dan perempuan, tapi yang paling awal dulunya, bongkar otaknya perempuan, bahwa kamu tuh tempatnya bukan di belakang. Ini yang saya rasa, harus jadi tugas kita semua. Bagaimana memberikan pengetahuan kepada perempuan, bahwa dia itu harus berdaya terhadap dirinya sendiri," kata Rerie.

Berdasarkan hasil kajian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia menunjukkan bahwa setelah lebih dari dua dekade penerapan kebijakan afirmasi, tingkat keterpilihan perempuan di lembaga legislatif, baik DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota masih berada pada kisaran 16 - 22 persen.

Sementara keterwakilan perempuan berhasil menembus 37 persen kursi pada lembaga DPD RI.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article