Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menilai implementasi biodiesel B50 merupakan langkah strategis untuk mewujudkan kedaulatan energi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak.
Eddy Soeparno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan peningkatan mandatori biodiesel dari B40 menjadi B50 sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kemandirian energi nasional.
"Program B50 sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mewujudkan kedaulatan energi. Indonesia memiliki sumber daya yang besar dan sudah saatnya potensi tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor energi," katanya.
Menurut Eddy, penerapan B50 juga memiliki peran penting di tengah ketidakpastian geopolitik global yang dapat memengaruhi harga dan pasokan energi.
“Gejolak geopolitik menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap energi impor merupakan kerentanan strategis. Karena itu, upaya Presiden Prabowo memperkuat produksi dan pemanfaatan energi dalam negeri harus kita dukung sebagai bagian dari agenda ketahanan dan kedaulatan energi nasional,” ucapnya.
Baca juga: Prabowo harap Indonesia hasilkan bensin dari tanaman dalam empat tahun
Meski demikian, Eddy mengingatkan implementasi B50 harus disertai kesiapan yang matang agar kebijakan tersebut berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Ia mengusulkan pemerintah memastikan kesiapan teknis dan infrastruktur pendukung, mulai dari produksi, penyimpanan, distribusi, proses pencampuran, hingga kompatibilitas bahan bakar dengan kendaraan dan mesin.
"Kita harus memastikan seluruh ekosistemnya siap, termasuk kualitas bahan bakar, infrastruktur distribusi dan kesiapan mesin. Pengujian dan pengawasan kualitas harus dilakukan secara konsisten agar masyarakat sebagai konsumen mendapatkan kepastian," ujarnya.
Baca juga: Pakar nilai Program B50 picu efek ganda perekonomian domestik
Selain itu, Eddy mengingatkan peningkatan kebutuhan bahan baku B50 perlu dikelola secara cermat agar tidak menimbulkan tekanan terhadap pasokan maupun harga komoditas pangan berbasis sawit.
"Kebijakan energi harus dilihat secara menyeluruh. Kita tentu ingin mencapai kemandirian energi, tetapi pada saat yang sama harus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga dan petani memperoleh manfaat yang adil," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Program Mandatori Biodiesel 50 persen (B50) sebagai upaya memperkuat kemandirian energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
Presiden menyatakan Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan mandatori B50. Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi bukti kemampuan Indonesia memanfaatkan sumber daya alam untuk mendukung kepentingan rakyat dan memperkuat kemandirian bangsa.
Baca juga: Pengamat yakin B50 bisa perkuat ketahanan energi Indonesia
Baca juga: Delapan belas tahun menuju B50
Baca juga: DPR sebut peluncuran B50 langkah strategis menuju kemandirian energi
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
