Ambon (ANTARA) - Di tengah keberagaman yang menjadi identitas kuat Maluku, upaya merawat toleransi dan memperkuat persaudaraan tidak hanya menjadi kebutuhan sosial. Merawat toleransi juga fondasi utama dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan sekaligus upaya menarik investasi masuk ke wilayah kepulauan tersebut.
Provinsi yang dikenal dengan kekayaan budaya dan ikatan adatnya ini punya pengalaman panjang dalam mengelola dinamika konflik. Dari pengalaman tersebut, lahir kesadaran kolektif bahwa perdamaian bukan sekadar kondisi tanpa konflik, melainkan hasil dari proses panjang yang melibatkan dialog, kepercayaan, serta komitmen bersama seluruh elemen masyarakat.
Kesadaran itu menjadi semakin relevan ketika Maluku kini masuk dalam peta strategis pembangunan nasional melalui sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi baru di kawasan timur Indonesia.
Sejumlah proyek besar seperti pengembangan Pelabuhan Ambon Terpadu, Bendungan Way Apu di Pulau Buru, serta pengembangan Lapangan Abadi Blok Masela menjadi simbol transformasi Maluku menuju pusat ekonomi berbasis maritim dan energi. Selain itu, pengembangan sektor perikanan, pariwisata bahari, kawasan perbatasan, hingga pertanian di wilayah Ambon, Tual, Saumlaki, dan Kepulauan Aru juga terus didorong.
Pelabuhan Ambon Terpadu, misalnya, diproyeksikan menjadi simpul logistik modern yang terintegrasi dengan jaringan perdagangan nasional dan internasional. Sementara Blok Masela menjadi salah satu proyek energi terbesar yang diharapkan menarik investasi global dan membuka lapangan kerja dalam skala luas. Bendungan Way Apu di sisi lain memperkuat ketahanan air dan mendukung produktivitas pertanian.
Namun di balik peluang besar tersebut, stabilitas keamanan menjadi faktor penentu.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan bahwa setiap penyelesaian konflik harus ditempuh melalui jalur damai dengan mengedepankan dialog, musyawarah, serta pendekatan adat sebagai kearifan lokal yang telah mengakar kuat di tengah masyarakat, sembari tetap menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum.
Ia memandang bahwa stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama pembangunan. Tanpa kondisi sosial yang kondusif, berbagai program strategis, termasuk proyek-proyek berskala nasional, bakal terhambat bahkan tertunda.
Seiring dengan itu, tentu saja masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, karena penyebaran hoaks hanya akan memperkeruh situasi dan memperlambat laju pembangunan. Sebaliknya, masyarakat sudah semestinya memperkuat pesan perdamaian, menjaga nilai persaudaraan, serta menghidupkan kembali nilai kasih yang menjadi identitas orang Maluku.
Dalam kerangka tersebut, Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari raja-raja negeri, anggota legislatif, tokoh agama, tokoh adat, pemuda, hingga perempuan untuk bersinergi dengan aparat keamanan. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan setiap potensi konflik dapat diredam sejak dini sehingga ruang pembangunan tetap terjaga.
Pemerintah daerah berjanji akan terus hadir dalam setiap tahapan penyelesaian konflik, mulai dari langkah pencegahan, penanganan, hingga pemulihan sosial, agar aktivitas masyarakat dan roda ekonomi dapat kembali berjalan normal.
Dalam konteks pembangunan, konflik sosial memiliki dampak nyata terhadap iklim investasi. Ketidakstabilan keamanan meningkatkan risiko usaha, mengganggu aktivitas ekonomi, serta menciptakan ketidakpastian yang membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya.
Bagi proyek-proyek besar seperti Pelabuhan Ambon Terpadu dan Blok Masela yang membutuhkan kepastian jangka panjang, stabilitas sosial menjadi faktor utama. Konflik yang berulang tidak hanya memperlambat realisasi proyek, tetapi juga dapat meningkatkan biaya pembangunan serta menurunkan kepercayaan investor terhadap daerah.
Sisi keamanan
Dari sisi keamanan, Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Kombes Pol Yoga Putra Prima Setya menekankan pentingnya pendekatan preventif dan preemtif dalam menjaga stabilitas wilayah. Kepolisian terus memperkuat patroli, deteksi dini, serta komunikasi aktif dengan masyarakat sebagai bagian dari strategi menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
Ia menilai bahwa keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam menjaga perdamaian. Kesadaran untuk menahan diri, tidak mudah terprovokasi, serta menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan menjadi modal sosial yang harus terus diperkuat di tengah kehidupan masyarakat Maluku.
Dalam perspektif akademik, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta Prof Abdul Haris Fatgehipon melihat pengalaman Maluku sebagai salah satu referensi penting dalam studi resolusi konflik di Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa konflik merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara holistik melalui pendekatan keamanan, dialog, penegakan hukum, serta rehabilitasi sosial. Pengalaman Maluku menunjukkan bahwa integrasi berbagai pendekatan tersebut mampu membangun kembali kepercayaan di tengah masyarakat.
Nilai lokal seperti pela gandong menjadi salah satu pilar penting dalam merawat perdamaian. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai simbol persaudaraan, tetapi juga menjadi mekanisme sosial yang efektif dalam menjembatani perbedaan dan mencegah konflik.
Ia juga menilai Indonesia, termasuk Maluku, merupakan “laboratorium hidup” bagi studi perdamaian, di mana keberagaman justru menjadi kekuatan dalam membangun harmoni sosial jika dikelola dengan baik.
Sejumlah ibu membawa kain "gandong" pada acara adat Hiti Upu Yase, di negeri Morela, Pulau Ambon, Maluku. Kain gandong yaitu sehelai kain panjang berwarna putih yang merupakan simbol persaudaraan, biasanya dipakai saat prosesi budaya pada negeri-negeri adat di Maluku (ANATARAFOTO/Embong Salampessy/ss/ama/13)Sementara itu, akademisi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Abidin Wakano menyoroti pentingnya penguatan integrasi sosial sebagai langkah strategis dalam mencegah konflik. Ia menilai bahwa kecenderungan masyarakat yang masih tersegmentasi berdasarkan identitas menjadi tantangan yang harus diatasi melalui upaya berkelanjutan.
Penguatan interaksi lintas komunitas, terutama di kalangan generasi muda, dinilai menjadi kunci untuk mengikis sekat sosial yang berpotensi memicu konflik. Kegiatan bersama berbasis pendidikan, sosial, dan budaya dapat menjadi ruang perjumpaan yang memperkuat rasa saling memahami dan menghargai perbedaan.
Selain itu, ia mengingatkan perlunya kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang berupaya memanfaatkan situasi konflik untuk kepentingan tertentu, baik politik maupun ekonomi, yang pada akhirnya dapat merusak stabilitas daerah dan menghambat pembangunan.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa menjaga harmoni bukanlah tanggung jawab satu pihak semata, melainkan kerja bersama seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan warga menjadi kunci dalam menciptakan ruang sosial yang inklusif dan damai.
Pada akhirnya, pengalaman Maluku menunjukkan bahwa perdamaian bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, melainkan hasil dari kesadaran kolektif untuk terus merawat toleransi dan memperkuat persaudaraan.
Dalam konteks pembangunan, nilai-nilai tersebut menjadi fondasi penting yang memastikan setiap program, termasuk proyek strategis nasional dan investasi, dapat berjalan dalam suasana aman, stabil, dan penuh kepercayaan.
Dari Maluku, pesan itu menguat, bahwa toleransi dan persaudaraan bukan hanya warisan, tetapi juga strategi masa depan untuk membangun daerah yang berdaya saing, menarik investasi, dan berkelanjutan.
Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
