Menteri PU: Realisasi anggaran tahun 2025 capai 95,23 persen

1 hour ago 1
Pagu DIPA efektif sebesar Rp112,13 triliun, per akhir Desember 2025, realisasi mencapai 95,23 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan realisasi anggaran pada tahun 2025 mencapai 95,23 persen atau Rp106,78 triliun.

"Berdasarkan Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) efektif sebesar Rp112,13 triliun, per akhir Desember 2025, realisasi mencapai 95,23 persen, sementara pencapaian fisik mencapai 95,17 persen," ujar Dody dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Penyerapan anggaran ini, lanjutnya, sedikit lebih tinggi sekitar 1,43 persen dibandingkan penyerapan Kementerian PU pada Tahun Anggaran 2024 yang mencapai 93,8 persen.

Potensi penambahan realisasi keuangan dan fisik akibat pencatatan aset lahan di jalan tol oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebesar Rp4,31 triliun, serta potensi penambahan capaian fisik pada pekerjaan yang dibayarkan melalui RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) sampai dengan 31 Maret 2026.

"Jadi angka ini InsyaAllah masih akan berubah sedikit di akhir Maret 2026," kata Dody.

Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola infrastruktur berkelanjutan sebagai fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Maju 2045.

Ia mengatakan bahwa setiap jembatan, bendungan dan fasilitas publik yang dibangun Kementerian PU bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi nilai dan warisan untuk generasi mendatang.

Infrastruktur merupakan penjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Karena itu, tata kelola infrastruktur harus memastikan keberlanjutan menjadi kebutuhan, bukan pilihan.

Kementerian PU mengarahkan seluruh kebijakan pembangunan mengacu pada komitmen global seperti Sustainable Development Goals (SDGs), Paris Agreement, dan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.

Prinsip-prinsip ini kemudian diterjemahkan menjadi standar teknis dan sistem pengawasan nasional yang konkret dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Baca juga: BPK: Kementerian PU tindaklanjuti rekomendasi hingga 81,62 persen

Baca juga: Kementerian PU: Banyumas konsisten wujudkan pengelolaan sampah terpadu

Baca juga: Kementerian PU kerahkan 14 ekskavator untuk penanganan longsor Cisarua

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |