Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengalokasikan Rp100 miliar dari anggaran Kementerian PU untuk penanganan tanggap darurat bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Untuk dana, betul kami sementara menggunakan dana eksisting (Kementerian PU). Jadi saya pakai dana-dana yang ada. Mungkin untuk tanggap darurat sementara waktu kita alokasikan hampir sekitar Rp100 miliar," ujar Dody di Jakarta, Kamis.
Menurut Dody, saat ini masih dalam kondisi tanggap darurat bencana gempa di NTT. Pihaknya harus bergerak cepat dalam penanganan tanggap darurat di sana.
"Jadi sementara waktu karena mesti kerja cepat, sementara waktu saya mengambil dari anggaran Kementerian PU," katanya.
Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan kesiapsiagaan Kementerian PU selama penanganan tanggap darurat dan pemulihan infrastruktur bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ia mengatakan ketika akses jalan terputus, layanan air berhenti, sekolah tidak dapat digunakan, maupun masyarakat kehilangan tempat tinggal, negara harus hadir dan bekerja untuk memulihkan kondisi masyarakat.
Baca juga: Menteri PU kirim mobil tangki air untuk warga terdampak gempa di NTT
Baca juga: Menteri PU: Realisasi anggaran per 19 Agustus capai Rp65,6 triliun
Hal tersebut sejalan dengan empat pedoman yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto, yaitu menjalankan UUD 1945, menjaga kepentingan utama bangsa, mengatasi kesulitan rakyat secepat mungkin, serta bekerja untuk rakyat dan generasi mendatang, lanjutnya.
Upaya pemulihan infrastruktur pasca gempa bumi magnitudo 7,7 di NTT terus dipercepat. Dody telah turun langsung ke Kabupaten Nagekeo untuk melihat kondisi masyarakat terdampak sekaligus memastikan penanganan infrastruktur berjalan cepat
Ia menemui masyarakat yang berada di lokasi pengungsian serta meninjau sejumlah bangunan yang terdampak gempa.
Selain peninjauan lapangan, Dody juga melakukan koordinasi bersama Bupati Nagekeo Simplisius Donatus, Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, serta perwakilan BNPB, Kodim Nagekeo, dan Basarnas. Koordinasi dilakukan untuk mempercepat pendataan kerusakan akibat gempa dan penanganan infrastruktur terdampak.
Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores sebelumnya berdampak terhadap sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan. Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT langsung mengerahkan personel dan peralatan untuk membuka kembali akses yang terdampak longsor maupun kerusakan badan jalan.
Baca juga: PU percepat pemenuhan air bersih bagi warga terdampak gempa di NTT
Baca juga: PU pastikan jalan Trans Flores kembali fungsional pascagempa di NTT
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
