Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengupayakan penggalangan dana dari sektor swasta guna mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
Langkah ini, kata dia, ditempuh untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah, sekaligus memastikan keluarga terdampak dapat segera menempati hunian sebelum Lebaran 2026/Idul Fitri 1447 H.
"Kan bagi rakyat enggak penting dari siapapun, yang penting dari orang Indonesia membantu. Supaya kita ada terobosan-terobosan. Jadi bayangkan, kita sebelum lebaran mudah-mudahan sudah ratusan yang bisa dihuni," kata dia dalam rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Jakarta, Rabu.
Ara, sapaan akrab Maruarar menambahkan hingga saat ini penggalangan dukungan dari swasta telah menghasilkan pembangunan 2.603 unit hunian.
Ia berharap penggalangan dana dapat kembali diperluas agar proses pembangunan berjalan lebih cepat.
Baca juga: Menteri PKP siapkan skema rumah susun subsidi bersama Danantara
Baca juga: Menteri PKP apresiasi peran BRI terhadap keberhasilan program perumahan rakyat
Lebih lanjut, Menteri PKP menyampaikan, pihaknya telah mendata kebutuhan pembangunan hunian tetap sebanyak 26.969 unit dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp8,5 triliun.
Selain itu, dirinya meminta penetapan tenggat waktu penyelesaian data penerima dan lokasi pembangunan agar keputusan bisa segera diambil.
Ia menilai kejelasan data penting agar pembangunan tidak berlarut-larut dan progres di lapangan dapat berjalan lebih pasti.
Kementerian yang dipimpinnya juga telah melakukan pembagian peran dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
BNPB akan membangun rumah individu yang tersebar, sementara Kementerian PKP fokus pada pembangunan hunian dalam satu hamparan besar, sekitar 100 hingga 200 unit per lokasi.
Ia juga menekankan pentingnya keseragaman spesifikasi dan nilai bantuan agar tidak menimbulkan kecemburuan di masyarakat.
"Saran kami sebaiknya, harganya dan apanya sama, sehingga kita menjaga perasaan-perasaan tidak enak dari satu sama lain," katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga sedang mengkaji penggunaan material genteng produksi dalam negeri untuk pembangunan hunian tersebut yang masuk dalam program gentengisasi.
Selain mempertimbangkan faktor kenyamanan, kebijakan ini, menurut dia, dapat menggerakkan industri nasional dan UMKM lokal, ketimbang mengandalkan impor.
Baca juga: Menteri PKP: Program prioritas 2026 pembangunan rusun subsidi
Baca juga: PKP harap sebagian huntap skema CSR bagi penyintas Sumatera tuntas Mei
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
