Jakarta (ANTARA) - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding memastikan bahwa layanan Kementerian tersebut terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) tetap berjalan meski ada efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya pastikan bahwa pelayanan tetap jalan. Urusan pekerja migran juga tetap kita amankan, harus," katanya menegaskan, sebagaimana rilis pers KP2MI, Kamis.
Menteri Karding menegaskan hal itu setelah rapat kerja kementerian tersebut dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu (12/2).
Karding memastikan tidak hanya akan terus berjalan, tetapi pelayanan yang mereka berikan kepada para pekerja migran juga akan diupayakan dengan lebih optimal.
Dia mencatat bahwa anggaran Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) pada 2025 adalah sebesar Rp494 miliar dan setelah efisiensi berkurang menjadi Rp341 miliar.
Sementara itu, Karding juga mengakui ada skema penghematan di kementerian yang ia pimpin, seperti belanja-belanja dan operasional kantor.
Terkait rencana penambahan anggaran yang pernah diajukan kementeriannya, Karding mengaku bahwa jika itu disetujui, maka akan lebih baik. Namun jika tidak, kementerian tersebut akan menggunakan skema yang ada.
"Tetap optimistis! Kita juga pastikan belanja pegawai terpenuhi semua dan operasional kantor juga berjalan dengan baik meski ada efisiensi," kata Karding.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene menyampaikan permintaan kepada KP2MI untuk mampu menyiasati urusan-urusan penting dan paling penting seputar pekerja migran, di tengah efisiensi anggaran.
Selain itu, DPR juga mengingatkan pentingnya kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk meringankan tugas-tugas kementerian tersebut, terutama terkait informasi yang terkait pekerja migran.
"Sehingga apa yang ingin dicapai betul-betul bisa didapatkan. Apalagi ada target-target kerja di tengah keterbatasan," katanya.
Politikus Partai NasDem itu juga meminta kementerian P2MI untuk melibatkan pemerintah daerah, terutama provinsi yang banyak menyuplai pekerja migran.
"Dengan keterbatasan anggaran, kementerian harus mampu memaksimalkan sosialisasi program mereka," imbuh Felly.
Baca juga: BP3MI Kepri pastikan efisiensi anggaran tak ganggu perlindungan PMI
Baca juga: Menteri P2MI-Bappenas bahas upaya peningkatan pelindungan PMI
Pewarta: Katriana
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025
