Tangerang (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meluncurkan integrasi data pertanahan dan perpajakan di Kota Tangerang yang pertama di Banten.
"Kota Tangerang adalah daerah pertama di Banten dan kedua di Nasional yang menerapkan integrasi data pertanahan dan perpajakan," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid usai peresmian di Puspemkot Tangerang, Rabu.
Menteri Nusron mengatakan layanan ini bentuk komitmen pemerintah terkait transparansi data. Pasalnya di integrasi data meliputi nomor induk berusaha (NIB) dan nomor objek pajak (NOP), sehingga masyarakat bisa mengetahui ukuran luas tanah yang dimiliki dan sesuai dengan pajak yang dibayarkan.
Ketika ada perbedaan yang tertera di surat maka bisa dilakukan pemeriksaan bersama.
"Ini adalah bentuk transparansi yang dihadirkan Pemerintah kepada rakyat. Dengan begini, jadi bisa ketahui jika belum bayar pajak dan memudahkan ketika ada proses jual beli," ujarnya.
Baca juga: BPN Bekasi membenarkan perubahan data PTSL berpindah ke laut
Ia menambahkan jika integrasi data adalah upaya strategis Pemerintah dalam mewujudkan pelayanan yang cepat dan transparan sesuai perintah Presiden Prabowo. Jadi mengatasi masalah duplikat surat tanah, sehingga nantinya akan memudahkan dalam membuat kebijakan terkait pertanahan nasional karena sudah terhubung dengan sektor lainnya.
"Karena data pertanahan dan perpajakan sudah terhubung maka akan sangat mudah dalam berbagai urusan ke depan dan lebih efektif pastinya," kata dia.
Dalam kegiatan tersebut, Menteri Nusron menyerahkan sertifikat hak pakai kepada Pemkot Tangerang dan sertifikat wakaf kepada pengurus masjid.
Wali Kota Tangerang Sachrudin menyambut baik peluncuran integrasi data pertanahan dan perpajakan sehingga ke depan Kota Tangerang dapat menjadi pilot project nasional.
"Sudah waktunya integrasi data ini hadir sebagai bentuk transpransi kepada masyarakat dan juga membantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan," katanya.
Baca juga: Anggota DPR minta ATR/BPN jelaskan penyelesaian pagar laut
Baca juga: Menteri ATR/BPN: Tanah ulayat bersertifikat di Sumbar masih sedikit
Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
