Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sedang mengkaji untuk menambah jenis komoditas tambang yang dilarang untuk diekspor.
“Tahun lalu kita melarang ekspor bauksit, dan tahun ke depan kita mengkaji untuk beberapa komoditas lain,” ujar Bahlil dalam acara Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.
Menurut Bahlil, larangan ekspor mineral mentah akan membuka keran investasi hilirisasi di dalam negeri, sebagaimana yang terjadi pada industri nikel di Indonesia.
Melalui paparannya, dampak hilirisasi terhadap nilai tambah produk nikel menunjukkan peningkatan. Pada 2017, ekspor produk turunan nikel senilai 3,3 miliar dolar AS.
Setelah penerapan larangan ekspor nikel pada 2020, nilai ekspor produk turunan nikel mencapai 33,9 miliar dolar AS per 2024.
Baca juga: Bahlil: Pemerintah akan larang ekspor bauksit dan timah tahun ini
“Silakan teman-teman mau bangun investasi di dalam negeri. Sudah cukup negara kita ini dijajah oleh Belanda 3,5 abad,” ucap Bahlil.
Melihat progres hilirisasi nikel, Bahlil berupaya untuk mereplika keberhasilan tersebut kepada komoditas tambang lainnya. Salah satu langkah yang telah ia tempuh adalah berkomunikasi dengan CEO Danantara Rosan Roeslani.
“Ada 18 komoditas yang sudah kami serahkan (sebagai Satgas Hilirisasi), dan beliau sekarang mau menjalankan dua-tiga bulan lagi ke depan. Dan kami ada membuat lagi beberapa komoditas lain untuk kita dorong,” ujar Bahlil yang juga merupakan Ketua Satgas Hilirisasi.
Baca juga: Menteri ESDM: Hilirisasi langkah menuju negara maju
Diwartakan sebelumnya, Bahlil menyerahkan dokumen prastudi kelayakan 18 proyek prioritas hilirisasi dan ketahanan energi nasional kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 22 Juli 2025.
Kemudian, pada Februari 2026, enam dari 18 proyek hilirisasi telah memasuki tahap pembangunan yang ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking).
Selanjutnya, Bahlil menyampaikan telah merumuskan beberapa proyek hilirisasi tambahan di luar 18 proyek hilirisasi yang telah menjadi prioritas pemerintah.
"Kami sebagai ketua satgas juga sudah merumuskan beberapa program hilirisasi baru tambahan, karena (yang) kita dorong adalah bagaimana bisa semua kebutuhan dalam negeri, yang selama ini kita impor, itu bisa kita produksi dalam negeri, dan sekaligus untuk penciptaan nilai tambah," ujar Bahlil selepas rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (11/2).
Baca juga: Menteri Bahlil sebut nasib tambang emas Martabe diumumkan pekan depan
Baca juga: Prabowo terima laporan enam dari 18 proyek hilirisasi "groundbreaking"
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
