Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan layanan pertanahan akan tetap optimal bagi masyarakat kendati terdapat rencana kebijakan work from home (WFH) bagi ASN dari pemerintah pusat.
"Insya Allah, Insya Allah. Kita sudah simulasi. Insya Allah bisa," ujar Nusron saat ditemui di Jakarta, Selasa.
Memasuki awal tahun 2026, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya perubahan serta peningkatan pelayanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat.
Hal ini mengingat sebagian besar proses bisnis di Kementerian ATR/BPN berorientasi pada pelayanan publik.
Baca juga: Menteri ATR dorong transformasi digital pelayanan pertanahan
Peningkatan tersebut tidak hanya mencakup perbaikan alur pelayanan, tetapi juga evaluasi berkala agar kualitas layanan menjadi lebih terukur.
Menurut Nusron, masyarakat sebagai pengguna layanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN harus merasakan kepastian, tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga kepastian waktu penyelesaian layanan.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan work from home (WFH) akan ditetapkan pada bulan Maret 2026.
Airlangga mengatakan penetapan kebijakan tersebut akan dilakukan dalam kurun waktu yang tersisa pada bulan ini.
Pemerintah memastikan kebijakan WFH mulai diterapkan setelah Lebaran, sebagai upaya penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.
Airlangga menyatakan kebijakan ini berlaku bagi ASN dan diimbau pula untuk sektor swasta.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang tengah disiapkan pemerintah tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi nasional, bahkan berpotensi memberikan efisiensi penggunaan energi.
Menurutnya, dari sisi fiskal maupun aktivitas ekonomi, kebijakan WFH tidak akan berdampak signifikan terhadap produktivitas nasional apabila diterapkan secara selektif.
Ia menjelaskan sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur dan pelayanan publik tetap akan berjalan normal karena tidak seluruh jenis pekerjaan dapat dilakukan secara jarak jauh.
Selain itu, penerapan WFH dinilai berpotensi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) akibat berkurangnya mobilitas masyarakat, meskipun besaran penghematan masih bergantung pada harga minyak.
Baca juga: Menteri ATR: Target penyelesaian RDTR tahun ini sebanyak 400 RDTR
Baca juga: Menteri ATR usul tambahan anggaran bagi program terkait 3 juta rumah
Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
