Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengecam keras tindak kekerasan dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh para pelaku terhadap seorang siswi kelas 5 sekolah dasar di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.
"Kami prihatin dan mengecam keras tindak kekerasan dan eksploitasi seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, yaitu orang tua kandung, kakak kandung, dan lima pelaku lainnya. Kekerasan seksual terhadap anak adalah bentuk kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi," kata Arifah Fauzi di Jakarta, Senin.
Menteri PPPA mengapresiasi gerak cepat dari berbagai pihak yang telah memberikan pendampingan psikologis kepada korban.
"Korban kini telah ditempatkan di rumah perlindungan dan telah menjalani pemeriksaan medis, serta memperoleh pendampingan hukum selama proses penyidikan berlangsung," katanya.
Baca juga: KPPPA: Kekerasan gender rentan terjadi saat darurat setelah bencana
Pendampingan kasus ini telah dilakukan oleh Dinas P3AP2KB Banggai Kepulauan bekerja sama dengan Dinas Sosial Banggai Kepulauan, baik kepada korban maupun kepada dua terlapor berusia anak yang masuk dalam kategori anak berkonflik dengan hukum.
"UPTD PPA Sulteng sedang menjadwalkan pemeriksaan psikologis kepada korban dan bersama dengan Dinas P3P2KB Banggai Kepulauan sedang melakukan upaya untuk mengakseskan korban beserta adiknya di Sentra Kemensos sebagai salah satu langkah untuk memastikan pengasuhan anak kedepannya," ujarnya.
Sebelumnya, Polres Banggai Kepulauan menetapkan delapan tersangka dalam kasus kekerasan seksual dan eksploitasi yang dialami oleh siswi berusia 11 tahun.
Para tersangka adalah ayah kandung, ibu kandung, kakak kandung, pacar korban, dan empat laki-laki hidung belang.
Dari delapan tersangka, ada dua tersangka yang tidak ditahan karena masih berusia anak.
Baca juga: Kebakaran Pengadegan Timur, MenPPA beri dukungan psikososial anak
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
