Karawang (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebutkan pusat kesejahteraan sosial (puskesos) kini menjadi lembaga yang strategis, karena menjadi ujung tombak dalam melakukan pendataan dan validasi penerima manfaat bantuan sosial (bansos).
"Selama ini bantuan pemerintah, itu ditengarai tidak tepat sasaran. Karena datanya dirasa kurang akurat. Tidak semuanya, ada juga yang tepat sasaran. Tapi ditengarai banyak (yang tidak tepat sasaran)," kata Mensos saat kunjungan kerja ke Puskesos Desa Margakaya, Kabupaten Karawang, Jabar, Selasa.
Ia menyampaikan, saat ini Kementerian Sosial tengah mengecek data penerima manfaat bantuan sosial yang ditengarai tidak tepat sasaran.
"Diperkirakan, ini kita sedang cek, sekitar 40 persen program PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) tidak tepat sasaran," katanya.
Atas hal tersebut, pada Februari 2025 Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.
Baca juga: Kemensos beri kesempatan KPM untuk reaktivasi rekening bansos
Dalam Inpres ini meminta semua instansi, baik pemerintah pusat maupun daerah, kementerian dan lembaga yang memiliki data masing-masing divalidasi ulang.
Menurut dia, dengan adanya Inpres tersebut nantinya akan ada satu data, yakni data tunggal sosial dan ekonomi nasional.
Disebutkan, jika datanya akurat maka bansos-nya akan tepat sasaran. Sedangkan jika datanya berantakan, maka bantuan sosial yang disalurkan tidak akan tepat sasaran.
Mengenai data, Mensos menyebutkan puskesos sangat berperan penting. Sebab di puskesos data masyarakat dikumpulkan, diverifikasi, dan divalidasi.
"Ini penting karena bantuan pemerintah harus benar-benar sampai kepada yang berhak. Banyak program selama ini tidak tepat sasaran karena datanya belum akurat," kata dia.
Mensos menyampaikan, per 30 September 2025, data tunggal sosial dan ekonomi nasional mencatat jumlah penduduk Indonesia mencapai 286 juta jiwa, di mana 10 persen di antaranya masuk desil 1 atau kelompok termiskin.
Baca juga: Mensos: Digitalisasi bansos tunggu aplikasi dari KPDT pimpinan Luhut
Pemerintah kini memberi perhatian besar pada desil 1 hingga 4, sebagai kelompok utama penerima bansos.
Disebutkan, pada tahun ini jumlah keluarga penerima manfaat meningkat tajam dari sebelumnya 15–20 juta menjadi lebih dari 35 juta kelarga penerima manfaat program bansos atau setara dengan 140 juta jiwa.
Sementara itu, dalam kunjungannya ke Puskesos Desa Margakaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Karawang, Mensos berbincang-bincang dengan para penerima manfaat bansos. Selain itu, mensos juga berbincang-bincang dengan para petugas puskesos.
Mensos berpesan agar masyarakat yang menemukan persoalan mengenai data penerima manfaat bansos, bisa segera menyampaikan ke petugas puskesos. Sehingga bisa cepat ditindaklanjuti.
Baca juga: Mensos: Digitalisasi bansos tunggu aplikasi dari KPDT pimpinan Luhut
"Intinya, kita semua sepakat menginginkan agar bantuan sosial pemerintah bisa tepat sasaran," katanya.
Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
