Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf siap mengawal pembangunan Sekolah Rakyat yang memanfaatkan lahan seluas 9,6 hektare di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan, sebagai bagian dari upaya percepatan program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin.
"Ini sudah bagus, harus jadi Sekolah Rakyat di OKU Timur. Saya kawal ini," katanya saat menerima audiensi Bupati OKU Timur, Lanosin di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu.
Saifullah menjelaskan bahwa salah satu ketentuan yang mesti dipenuhi pemerintah daerah dalam pengusulan pembangunan, di antaranya penyediaan lahan minimal tujuh hektare dengan status clean and clear serta memiliki akses yang memadai.
"Selain itu, lahan harus bersertifikat, bukan dalam sengketa, milik pemerintah daerah, dan tidak berada di kawasan rawan bencana," katanya mengingatkan.
Dalam pertemuan tersebut Bupati OKU Timur, Lanosin menegaskan pihaknya siap mendukung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan melalui pendidikan gratis kepada anak dari keluarga yang status sosial-ekonominya berada di tingkat terendah.
Baca juga: Pemerintah targetkan 101 Sekolah Rakyat tahap dua rampung Juni 2026
Dalam hal ini Pemerintah OKU Timur menyiapkan lahan seluas 9,6 hektare yang sesuai dengan ketentuan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di daerah yang dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional tersebut.
"Apapun persyaratannya kami siap melaksanakan Sekolah Rakyat," kata Lanosin.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah (Desil 1-4) dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini dirancang sebagai model pengentasan kemiskinan terpadu karena memadukan berbagai program unggulan pemerintah seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Makan Bergizi Gratis (MBG), jaminan kesehatan PBI-JK, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Program 3 Juta Rumah bagi keluarga siswa penerima manfaat.
Kementerian Sosial sebagai penyelenggara teknis melaporkan saat ini sudah sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan yang tersebar di 38 provinsi, dengan kapasitas 15.900 siswa, didukung oleh 2.400 guru dan lebih dari 4.000 tenaga kependidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA atau sederajat.
Baca juga: Kemensos batasi penggunaan ponsel di Sekolah Rakyat sesuai PP Tunas
Baca juga: Kemensos mulai simulasi kebijakan WFH kecuali Sekolah Rakyat
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
