Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan penambahan anggaran bagi lembaga pengawas dan aparat penegak hukum tidak menjadi masalah apabila diperlukan untuk memperkuat pencegahan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah.
"Kalau kemudian itu menjadi bagian dari konsekuensi penguatan pengawasan, kami pikir tidak ada masalah karena lebih baik menambah anggaran untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut menanggapi arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6).
Baca juga: Mensesneg: Presiden rutin pantau pelaksanaan program pemerintah
Prasetyo menjelaskan arahan Presiden tidak hanya ditujukan untuk pengawasan Program MBG, melainkan seluruh program pemerintah yang menggunakan anggaran negara.
Menurut dia, Presiden meminta aparat penegak hukum dan lembaga pengawas, seperti Kejaksaan Agung, Polri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.
"Kalau membutuhkan penguatan untuk disampaikan kepada Bapak Presiden, memang semangatnya kita betul-betul berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini," ujarnya.
Prasetyo menambahkan seluruh program pemerintah pada dasarnya telah berada dalam mekanisme pengawasan. BPKP sebagai auditor internal pemerintah secara rutin melakukan pengawasan terhadap proses yang berlangsung di kementerian dan lembaga.
"BPKP adalah auditor internal keuangan pemerintah dan seluruh kementerian serta lembaga secara rutin mendapat pengawasan terhadap seluruh proses yang berjalan di masing-masing instansi," katanya.
Baca juga: DPR ingatkan pejabat ikuti komitmen Prabowo soal pemberantasan korupsi
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan terhadap penguatan lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum untuk menangani dugaan penyimpangan penggunaan anggaran negara.
Dalam forum konsolidasi BGN di Sentul, Bogor, Rabu (3/6), Presiden meminta BPKP, KPK, Kejaksaan Agung, dan aparat penegak hukum lainnya menyampaikan kebutuhan yang diperlukan guna memperkuat pelaksanaan tugas mereka.
"Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu, lapor, saya penuhi. Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu, saya penuhi," kata Presiden.
Menurut Prabowo, penguatan lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan uang rakyat serta menjaga wibawa pemerintah dan negara.
"Saya tidak mau uang rakyat dicuri dan tidak ada pengecualian," tegas Presiden.
Baca juga: Prabowo: Teknologi sekarang bisa lacak harta koruptor
Pewarta: Fathur Rochman/Maria Cicilia Galuh
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
