Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana pengiriman pasukan penjaga perdamaian sebagai bagian dari komitmen dalam Board of Peace (BoP) untuk membantu meredam konflik di Palestina.
Ia menyebut saat ini proses pengiriman pasukan masih dalam pembahasan. Namun, Prasetyo memperkirakan jumlah personel yang dikirim kurang lebih 8.000 prajurit TNI.
"Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan kurang lebih di angka 8.000," ujar Prasetyo di Jakarta, Selasa.
Sebelumnya, sempat muncul informasi bahwa wilayah Rafah menjadi salah satu opsi penempatan. Namun, Prasetyo menyebut bahwa keputusan tersebut belum final.
"Kita baru mempersiapkan diri, sewaktu-waktu sudah ada kesepakatan, kita harus mengirim pasukan perdamaian sebagai sebuah komitmen. Itu akan kita lakukan," terangnya.
Mensesneg menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP merupakan bagian dari komitmen bangsa terhadap perjuangan Palestina, khususnya dalam mendukung pengakuan kemerdekaan Palestina dan membantu meringankan penderitaan warga Gaza.
Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan bergabungnya Indonesia dalam BoP bersama tujuh negara muslim lainnya, diharapkan dapat menurunkan eskalasi konflik dan membuka akses bantuan kemanusiaan ke wilayah Gaza.
"Setidaknya kita berharap akan mengurangi eskalasi konflik yang ada di Gaza, sehingga saudara-saudara kita berkurang penderitaannya. Dengan sekarang proses tersebut, bantuan-bantuan makanan bisa masuk ke Gaza. Yang ini kita berharap meringankan beban saudara-saudara kita," kata Prasetyo.
Terkait dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana BoP yang berlangsung pada 19 Februari 2026, Prasetyo mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mendapat undangan. Namun, kehadirannya belum bisa dikonfirmasi.
Adapun terkait iuran keanggotaan Indonesia di BoP, Prasetyo menyebut hingga kini belum dibayarkan. Menurutnya, hal tersebut masih menunggu proses teknis dan prosedur kenegaraan.
"Belum (bayar iuran). Nanti kan ada teknisnya, urusan negara itu kan tidak mudah. Ada prosedurnya, ada tahapannya," imbuh Prasetyo.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Imamatul Silfia
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
