Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar merespons peluang penetapan status bencana nasional untuk bencana alam yang terjadi di wilayah Pulau Sumatera.
“Kita tunggu. Nanti yang menentukan adalah kementerian/lembaga semacam BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), dan kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK),” ujar Menko PM di Jakarta, Sabtu.
Lebih lanjut dia mengatakan penetapan status bencana nasional tersebut sangat memungkinkan.
“Ya, mungkin. Mungkin saja,” katanya.
Sebelumnya, terjadi bencana alam seperti banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat.
Presiden Prabowo Subianto menanggapi peristiwa tersebut, dan menegaskan pemerintah telah bergerak cepat dalam mengirimkan bantuan sejak awal bencana banjir bandang hingga longsor yang terjadi di Aceh, Sumut, maupun Sumbar.
"Pemerintah bergerak cepat. Kami dari hari-hari pertama sudah bereaksi, sudah mengirim bantuan dan reaksi melalui jalur darat dan udara," kata Presiden dalam acara Puncak Peringatan Hari Guru Nasional 2025 di Jakarta, Jumat (28/11).
Pada tanggal yang sama, Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma secara resmi menjadi lokasi posko penerimaan dan pengiriman bantuan untuk korban bencana di Pulau Sumatera.
Baca juga: Respons desakan darurat bencana nasional, Prabowo: Kita terus monitor
Baca juga: Anggota DPR desak pemerintah tetapkan Sumbar darurat bencana nasional
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
