Menko Pangan beberkan strategi pemerintah sempurnakan tata kelola SPPG

3 weeks ago 7
Kami terus melakukan perbaikan tata kelola. Sekarang sudah ada Peraturan Badan Gizi Nasional mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membeberkan strategi yang ditempuh pemerintah dalam rangka melakukan penyempurnaan pada tata kelola di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Zulkifli Hasan di Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, mengatakan langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah, salah satunya diterbitkannya Peraturan Badan Gizi Nasional yang mencakup persyaratan untuk dipenuhi oleh pengelola SPPG.

"Kami terus melakukan perbaikan tata kelola, kami ingin sempurna ya. Sekarang sudah ada Peraturan Badan Gizi Nasional mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi," kata dia.

Perbaikan yang dilakukan dengan menerbitkan aturan baku, kata dia, menjadi langkah pemerintah untuk memastikan operasional di SPPG berjalan dengan baik sehingga memberikan dampak pada kelancaran jalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca juga: Baru 10 persen pesantren terima MBG, pemerintah lakukan percepatan

Baca juga: Menko Pangan: MBG berjalan sesuai standar gizi pemerintah

Terlebih jumlah penerima manfaat dari program MBG saat ini telah menyentuh 60 juta lebih orang se-Indonesia.

Maka dari itu, beberapa SPPG yang kedapatan beroperasi tidak sesuai persyaratan telah dilakukan penutupan sementara waktu untuk dilakukan pembinaan. Cara itu disebutnya merupakan langkah dalam melaksanakan perbaikan mendasar.

Dia juga menyampaikan saat sedang mempersiapkan beberapa aturan baru yang untuk menguatkan standar pelayanan SPPG, misalnya soal standar gizi dari BGN maupun menyangkut kepemilikan sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS).

"Jadi sama aturannya ya, kalau tidak begitu nanti kan mereka merasa kok beda-beda gitu. Di sini berbeda dengan tempat yang lain. Peraturannya ini yang satu sudah dan ada tiga lagi kami rumuskan," kata Menko Zulkifli Hasan.

Selain itu, ia menyatakan bahwa kesuksesan program MBG turut menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah.

Setiap pemerintah daerah dikatakannya bisa terlibat aktif di dalam langkah pemantauan dan pengawasan terhadap operasional SPPG.

"Tidak hanya semua BGN, BGN pekerjaannya kan banyak sekali dan oleh karena itu semua pihak membantu," tutur dia.

Baca juga: Pemerintah sebut penerima MBG capai 61,2 juta hingga Februari 2026

Baca juga: Menko Zulhas jamin SPPG serap maksimal produksi peternak rakyat

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |