Jayapura (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak kepala daerah di Provinsi Papua untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Saya mohon dengan hormat kita dukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya," katanya di Jayapura, Senin.
Menurut Tito, dengan menyukseskan Sensus Ekonomi tersebut maka dapat memberikan banyak manfaat bagi daerah khususnya di tanah Papua.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, BPS melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia.
Baca juga: Mendagri harap penataan kawasan kumuh di Kota Jayapura dipercepat
"Pendataan tersebut menyasar aktivitas ekonomi hingga kondisi sosial ekonomi keluarga/rumah tangga di Tanah Air," katanya.
Untuk itu, lanjutnya, pihaknya memohon dukungan dari Mendagri dan juga kepala daerah, terutama di tanah Papua untuk bisa bersama-sama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026.
"Karena sensus ini bertujuan mendata seluruh aktivitas ekonomi, baik pelaku usaha maupun ekonomi rumah tangga, guna memperbarui basis data nasional," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan sensus tersebut. Petugas sensus yang datang ke lapangan merupakan petugas resmi yang bertugas mengumpulkan data secara akurat dan rahasia.
"Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang lebih akurat, mutakhir, dan menjadi dasar pengambilan kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran di seluruh wilayah Indonesia, termasuk tanah Papua," katanya.
Baca juga: RTLH tinggi, Mendagri minta pemda Papua permudah izin bangun perumahan
Baca juga: Mendagri: Peringatan Ke-22 Otsus di Papua harus menjadi ajang evaluasi
Baca juga: Mendagri minta Penjabat Gubernur Papua Barat blusukan ke kabupaten
Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
