Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian mengatakan ada 29 desa yang hilang akibat bencana hidrometeorologi di Aceh dan Sumatera Utara.
"Kemudian yang hilang, ini juga perlu ada penyelesaian. Jadi ada desa yang hilang 29 karena terbawa longsor atau terkena banjir," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Tito mengatakan persoalan desa yang hilang bukan hanya menyangkut relokasi fisik warga, tetapi juga aspek administrasi pemerintahan desa yang harus segera dituntaskan agar pelayanan publik tetap berjalan.
"Ini juga perlu penyelesaian relokasi dan juga administrasi pemerintahan desa," ujarnya.
Ia merinci, desa yang hilang paling banyak berada di Aceh, yakni 21 desa yang tersebar di Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Sementara di Sumatera Utara terdapat delapan desa yang hilang, khususnya di wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
Lebih lanjut Tito mengatakan saat ini ada opsi untuk desa tersebut yakni dibangun kembali atau dihilangkan sepenuhnya dari sistem administrasi pemerintahan.
Dalam rapat tersebut Mendagri juga memaparkan progres pemulihan pascabenca Sumatera. Di Sumatera Barat, dari 19 kabupaten/kota yang ada, 16 di antaranya terdampak.
Dari jumlah itu, 13 kabupaten/kota atau 81 persen telah dinyatakan normal, satu daerah mendekati normal yakni Tanah Datar, dan dua daerah masih memerlukan atensi khusus, yaitu Kabupaten Agam dan Padang Pariaman.
Sementara di Sumatera Utara, dari 33 kabupaten/kota, sebanyak 18 wilayah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, 15 kabupaten/kota atau 83 persen telah normal secara fungsional, satu daerah mendekati normal yakni Tapanuli Selatan, serta dua daerah yang masih memerlukan atensi khusus yaitu Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.
Adapun di Aceh, dari 23 kabupaten/kota yang ada, 18 wilayah terdampak. Sebanyak 10 kabupaten/kota atau 56 persen telah dinyatakan normal, satu daerah mendekati normal yakni Bener Meriah, dan tujuh kabupaten masih dalam kategori atensi khusus.
Ia menambahkan, penilaian status normal tersebut didasarkan pada indikator pemulihan layanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, akses jalan, ekonomi, listrik, air bersih, hingga normalisasi sungai.
Baca juga: Mendagri: Pengungsi pascabencana di tiga provinsi turun drastis
Baca juga: DPR minta pemerintah perbolehkan bantuan dari diaspora ke Sumatra
Baca juga: Mendagri minta kepala daerah percepat pendataan rumah rusak
Baca juga: Mendikdasmen pastikan 100% sekolah terdampak bencana kembali belajar
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
