Haka (ANTARA) - Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) mengatakan akan membentuk pemerintahan baru pada Minggu, setelah memenangkan pemilu pertama sejak pemberontakan Juli 2024 yang menggulingkan pemerintahan pesaing lamanya, Awami League.
“Pemerintahan akan dibentuk pada 15 Februari. BNP akan masuk parlemen bersama semua partai,” kata Sekretaris Jenderal BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, kepada wartawan pada Jumat (13/2) saat mengunjungi daerah pemilihannya di distrik Thakurgaon, barat laut negara itu.
Ketua BNP Tarique Rahman kemungkinan besar akan menjadi kandidat perdana menteri dari partai tersebut. Ia menjadi pemimpin partai setelah wafatnya ibunya, Khaleda Zia, yang merupakan perdana menteri perempuan pertama Bangladesh, pada Desember.
“Ini akan menjadi pemerintahan BNP. Dan BNP akan melaksanakan janji serta program kerja pemilunya, serta isu-isu yang ditandatangani BNP dalam Piagam Juli tentang reformasi akan diterapkan secara bertahap,” tambahnya.
Bersamaan dengan pemilu legislatif, Bangladesh juga menggelar referendum mengenai “Piagam Juli” yang diadopsi Oktober lalu untuk reformasi konstitusi, yang mendapat dukungan luar biasa dari rakyat.
Piagam tersebut memuat lebih dari 80 usulan yang bertujuan untuk merombak tata kelola pemerintahan, termasuk pembatasan masa jabatan perdana menteri, perluasan kewenangan presiden, perlindungan independensi peradilan, peningkatan keterwakilan perempuan, serta perluasan hak-hak dasar.
Menurut Konstitusi, sebuah partai membutuhkan 151 kursi dari total 300 kursi parlemen untuk membentuk pemerintahan. BNP dan sekutunya meraih 212 kursi dalam pemungutan suara pada Kamis. Pesaing utamanya, blok yang dipimpin oleh Jamaat-e-Islami, memenangkan 77 kursi.
Meskipun pemilu untuk tiga kursi ditunda, delapan kursi lainnya dimenangkan oleh kandidat independen dan partai-partai kecil.
Lebih dari 127,6 juta orang berhak memberikan suara, dan tingkat partisipasi pemilih tercatat 59,44 persen, naik dari 41,8 persen pada pemilu Januari 2024.
Adapun Pemilu sebelumnya diboikot oleh oposisi BNP-Jamaat di bawah pemerintahan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina yang telah digulingkan.
Secara terpisah, anggota Komite Tetap BNP Salahuddin Ahmed mengatakan kepada wartawan di Dhaka bahwa pemerintahan mendatang akan secara resmi meminta India untuk mengekstradisi Hasina, yang menghadapi hukuman mati di dalam negeri atas perintah tindakan keras terhadap protes yang menewaskan sedikitnya 1.400 orang, menurut PBB.
Pada November, sebuah pengadilan di Bangladesh menjatuhkan hukuman mati secara in absentia terhadap Hasina atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama pemberontakan Juli 2024 yang menggulingkan pemerintahannya.
Pemerintahan sementara di bawah Muhammad Yunus juga telah beberapa kali meminta ekstradisi Hasina.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Partai oposisi BNP menang telak Pemilu Bangladesh
Baca juga: Bangladesh bersiap gelar pemilu pertama sejak revolusi Juli 2024
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
