Kuala Lumpur (ANTARA) - Otoritas Malaysia mulai membenahi sistem pengadaan aset militer Angkatan Tentera Malaysia (ATM) menyusul pembekuan dana pengadaan akibat kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan petinggi militer.
Menteri Pertahanan Malaysia (Mindef) Mohamed Khaled Nordin menyatakan kementeriannya akan menerapkan sejumlah perbaikan dalam sistem pengadaan aset militer.
Langkah-langkah baru tersebut disepakati setelah dilakukan diskusi dengan Kementerian Keuangan Malaysia, sebagaimana dilaporkan BERNAMA di Kuala Lumpur, Sabtu.
Khaled mengatakan komite pengadaan di masa mendatang harus mencakup perwakilan dari seluruh matra, bukan hanya satu cabang, guna meningkatkan transparansi serta memastikan adanya pengawasan dan keseimbangan yang memadai.
"Sebagai contoh, jika pengadaan dilakukan oleh Angkatan Laut Kerajaan Malaysia, komite tersebut juga harus menyertakan perwakilan dari angkatan lain seperti Angkatan Darat atau Angkatan Udara," kata Khaled.
Ia menambahkan bahwa pengadaan peralatan dari luar negeri harus terlebih dahulu melalui tender internasional terbuka untuk menghindari keterlibatan agen yang dapat meningkatkan biaya.
Menurut dia, Kementerian Keuangan juga telah menetapkan syarat yang mewajibkan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri duduk di dewan tender untuk pengadaan besar yang melibatkan Kementerian Pertahanan.
Khaled memastikan pembekuan tersebut tidak memengaruhi kesiapan operasional Angkatan Tentera Malaysia karena tidak mencakup kebutuhan operasional harian yang bersifat kritis.
Barang-barang yang dikecualikan antara lain persediaan makanan bagi personel yang bertugas dalam operasi, serta logistik penting seperti bahan bakar kendaraan dan suku cadang.
"Ketika personel dikerahkan ke operasi jarak jauh, mereka membutuhkan pasokan makanan. Kendaraan juga membutuhkan bahan bakar dan suku cadang. Barang-barang ini telah diminta untuk dikecualikan dari pembekuan," ujarnya.
Sebelumnya, pada 16 Januari, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengarahkan agar seluruh keputusan pengadaan aset militer dan kepolisian yang terkait isu korupsi, dibekukan sementara hingga prosedur pengadaan dipatuhi sepenuhnya.
Pembekuan itu dilakukan menyusul kontroversi dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh sejumlah mantan pemimpin tinggi angkatan bersenjata Malaysia.
Baca juga: Raja Malaysia kecewa dengan korupsi di tubuh militer
Baca juga: Komisi Anti-Korupsi Malaysia selidiki dugaan rasuah proyek militer
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
