Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan tata kelola pemerintahan daerah harus diperkuat dan akuntabel agar dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikannya usai memimpin kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI bertemu bupati dan walikota se-Kalimantan selatan serta jajaran Komisaris dan Direktur Bank Kalimantan Selatan di Gedung Mahligai di Kota Banjarmasin, Jumat.
“Kami ingin memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan efektif, transparan, dan benar-benar berpihak kepada rakyat,” kata dia dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dalam kunjungannya, dia menilai sinergi antara jajaran pemerintah daerah dan BUMD di Banjarmasin sudah berjalan baik.
Karenanya, dia berharap pola kolaborasi ini tetap berlanjut demi memaksimalkan pelayanan masyarakat.
Dalam kunjungannya, dia juga menyoroti pentingnya peran BUMD dalam meningkatkan perekonomian daerah. Dia menilai BUMD harus memberikan terobosan baru agar masyarakat ikut makmur melalui beragam program usaha.
Dengan demikian, keberadaan BUMD dapat memberikan dampak baik, tidak hanya mencari keuntungan perusahaan belaka.
"BUMD harus dikelola secara profesional dan berintegritas, sehingga mampu menjadi sumber pendapatan asli daerah yang berkelanjutan,” jelas dia.
Dengan demikian, dia meyakini pemerintah provinsi dan BUMD dapat saling bersinergi dalam meningkatkan kualitas ekonomi daerah.
Baca juga: DPR RI kawal kebijakan modal minimum untuk lindungi bank daerah
Baca juga: Komisi II DPR tampung aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya
Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
