Legislator DKI: Pembatasan gim daring tindakan yang reaktif

1 hour ago 1

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana berpendapat wacana pembatasan gim daring (game online) merupakan tanggapan yang reaktif dalam mencari "kambing hitam" untuk disalahkan akibat ledakan di SMAN 72, Jakarta Utara, pada Jumat (7/11).

"Kalau ada penusukan dan tidak ada gim, kemungkinan film lah yang disalahkan. Tapi, sekarang ada gim, maka gim disalahkan untuk kejadian seperti ini," kata Justin di Jakarta, Jumat.

Justin mengusulkan agar orang tua anak lah yang harusnya mendapatkan sanksi apabila terjadi kekerasan. Hal itu dikarenakan seorang anak masih berada dalam status di bawah perwalian para orang tuanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, harus dipahami bersama bahwa perusahaan gim bukan merupakan "baby sitter" untuk anak-anak. Karakternya sangat bergantung kepada pendidikan orang tua di rumah.

Baca juga: BNPT tindaklanjuti perekrutan jaringan terorisme lewat "game online"

"Kalau ada pelanggaran hukum oleh anak bawah umur, maka sebenarnya orang tua yang harus bertanggung jawab. Karena anak tersebut masih sepenuhnya di bawah perwaliannya," ujarnya.

Justin mengaku sudah banyak menyaksikan penelantaran oleh sosok orang tua yang mengakibatkan para anak akhirnya melakukan berbagai jenis kenakalan di luar rumah, termasuk kekerasan terhadap orang lainnya.

Pada era modern ini, orang tua juga harus mengecek aktivitas anak-anaknya di dunia maya, seperti di handphone (hp), direct message (dm), dan fitur-fitur media sosial (medsos) yang lainnya.

Ketika terjadi kesalahan, maka orang tua harus menjadi pihak yang bertanggungjawab terhadap perbuatan anak-anaknya.

"Sikap abai terhadap anak-anak merupakan kesalahan yang patut dimintakan pertanggungjawaban kepada para orang tua. Dalam hukum pidana sekalipun, kelalaian yang mengakibatkan celaka/ melayangnya nyawa dapat dipidana," katanya.

Untuk itu, kata Justin, sebaiknya pemerintah pusat mulai memikirkan hukum pertanggungjawaban orang tua atas kenakalan atau bahkan kejahatan-kejahatan anak di bawah umur, dibandingkan dengan menyasar para developer game.

Baca juga: DKI dukung kebijakan pemerintah pusat soal batasi "game online”

Baca juga: DPR nilai pembatasan gim online perlu disertai pengawasan bersama

Baca juga: Psikolog ungkap peran orang tua cegah anak kecanduan gim online

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |