Tanjungpinang (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) RI menggandeng sejumlah mitra strategis guna meningkatkan kualitas dan daya saing global Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Hal tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan bersama atau MoU antara Kementerian P2MI dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, Politeknik Negeri Batam, dan Politeknik Pariwisata Batam di Gedung Daerah Kepri, Kota Tanjungpinang, Senin.
"Kerja sama ini berlaku selama lima tahun ke depan sebagai langkah strategis dalam membangun ekosistem pekerja migran yang profesional, berdaya saing global, sekaligus mendapatkan pelindungan yang optimal sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja, hingga setelah kembali ke Tanah Air," kata Menteri P2MI Mukhtarudin dalam sambutannya.
Menteri P2MI mengatakan kerja sama itu merupakan bagian dari upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia pendidikan, dalam menyiapkan ekosistem pekerja migran yang berkualitas dari hulu hingga hilir, yaitu penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) calon pekerja migran yang punya keterampilan kerja khusus atau skilled worker.
Mukhtarudin menjelaskan arah kebijakan pemerintah saat ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dalam meningkatkan kualitas PMI melalui penempatan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang semakin baik.
Baca juga: Menteri P2MI sebut BP3MI Kepri garda terdepan layani dan lindungi PMI
"Sesuai arahan Bapak Presiden, ke depan yang harus kita persiapkan adalah penempatan pekerja migran yang skilled worker. Alhamdulillah, sekarang sudah banyak pekerja kita yang bekerja di luar negeri pada sektor formal bahkan profesional," ucapnya.
Mukhtarudin menilai Kepri memiliki posisi yang sangat strategis, karena berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Kondisi itu menjadi modal besar dalam pengembangan program pekerja migran yang profesional dan berdaya saing global.
"Karena itu sinergi ini menjadi sangat penting dalam rangka membangun ekosistem pekerja migran dari hulu sampai hilir," ucapnya.
Sementara itu Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyebut Kepri memiliki potensi geo-ekonomi yang sangat besar, karena berada di jalur perdagangan internasional yang strategis. Kendati demikian posisi Kepri rentan terhadap berbagai kejahatan transnasional, seperti penyelundupan narkotika, perdagangan orang, peredaran obat-obatan terlarang, dan aktivitas ilegal lainnya.
Ia mengapresiasi kerja sama dengan dua perguruan tinggi vokasi di Batam guna menyiapkan SDM Kepri yang mampu bersaing di pasar kerja global, serta sesuai kebutuhan dunia kerja internasional.
Baca juga: Kementerian P2MI perkuat kesadaran migrasi prosedural
"Kita terus berupaya memperkuat pendidikan vokasi dengan memperbanyak jumlah SMK atau 70 persen dibanding SMA 30 persen. Lulusan SMK selaras dengan kebutuhan pasar kerja dan investasi yang terus tumbuh di Kepri," jelas Ansar.
Melalui kerja sama tersebut pihaknya dan Kementerian P2MI akan fokus sinergi pada dua pilar utama, yaitu penguatan pendidikan dan pelatihan kompetensi bagi calon PMI, keluarga PMI, dan purna PMI melalui pelatihan berbasis kompetensi, penguasaan bahasa asing, kewirausahaan, serta pemberdayaan ekonomi.
Kemudian penguatan sistem pelindungan yang humanis dan akuntabel melalui peningkatan pengawasan terhadap perusahaan penempatan pekerja migran dan lembaga pelatihan kerja, penyediaan layanan pengaduan terpadu, fasilitasi kesehatan, penanganan PMI bermasalah di luar negeri, hingga pemulangan PMI secara layak dan bermartabat.
"Kerja sama ini juga mencakup pembentukan Migrant Center, peningkatan kompetensi SDM, harmonisasi standar kompetensi PMI, sertifikasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta penyebarluasan informasi peluang kerja luar negeri," kata Gubernua Ansar Ahmad.
Baca juga: Kementerian P2MI luncurkan Gerakan Migran Aman dorong kemandirian PMI
Pewarta: Ogen
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
