KP2MI catat 67 kasus pencegahan calon PMI ilegal asal Lampung

8 hours ago 2

Bandarlampung (ANTARA) - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) mencatat 67 kasus pencegahan calon pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal atau non-prosedural asal Lampung dalam kurun waktu 2023-2025.

"Temuan ini menunjukkan adanya upaya aktif, namun juga mengindikasikan tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap praktik migrasi ilegal, khususnya melalui jalur-jalur tidak resmi di Lampung," kata Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, di Bandarlampung, Jumat.

Menurutnya, kerawanan terhadap perekrutan Ilegal terhadap jumlah PMI yang besar, ditambah dengan kondisi sosial, ekonomi yang menantang, menjadikan Lampung daerah sasaran bagi jaringan perekrutan non prosedural, sehingga hal ini harus dicegah dan menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan di provinsi ini.

"Sebab, besar kemungkinan agen atau oknum kerap menyusup ke desa-desa dengan menawarkan pekerjaan cepat tanpa prosedur resmi, memanfaatkan kurangnya literasi migrasi masyarakat di Lampung," kata dia.

Lampung merupakan salah satu daerah asal utama PMI, dengan jumlah penempatan mencapai 81.097 layanan dalam kurun waktu 2020-April 2025. Di mana Lampung juga termasuk lima besar provinsi kontributor PMI nasional.

"Komposisi pekerja migran didominasi oleh perempuan dan mayoritas sudah menikah, yang berarti banyak dari mereka meninggalkan anak dan keluarga. Motivasi ekonomi dan terbatasnya pilihan kerja formal di dalam negeri menjadi pendorong utama," kata dia.

Menteri P2MI itu pun menegaskan, potensi TPPO dan eksploitasi migrasi non prosedural tidak hanya melanggar hukum. Tetapi juga berisiko tinggi terhadap TPPO, termasuk eksploitasi seksual dan kerja paksa.

"Korbannya sebagian besar perempuan, yang rentan mengalami kekerasan dan kehilangan akses terhadap keadilan serta perlindungan hukum karena status keimigrasian mereka tidak tercatat secara sah," kata dia.*

Read Entire Article