Jakarta (ANTARA) - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai bahwa tes urine merupakan salah satu pintu pencegahan personel Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terlibat kasus narkoba.
"Saya kira tes urine itu salah satu mekanisme yang baik dan kami dukung tes tersebut untuk seluruh anggota," kata anggota Kompolnas Mochammad Choirul Anam saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.
Sementara itu, dari sisi penegakan hukum, Anam menilai sanksi yang berat dan tegas serta proses yang transparan menjadi langkah yang tepat untuk memberantas narkoba di internal kepolisian.
"Termasuk di dalamnya, sanksinya ini simultan antara tindakan etik oleh rekan-rekan Propam Polri dan tindakan pidana oleh teman-teman Bareskrim Polri. Itu obat yang mujarab, yang baik," imbuhnya.
Agar penindakan semakin efektif, menurut dia, Polri juga harus mengungkap jejaring pelaku narkoba yang terlibat.
"Narkoba ini kejahatan berjejaring soal barang, tetapi juga soal orang sehingga harus dibongkar siapa orangnya, barangnya di mana, berapa jumlahnya, dan di mana," ucapnya.
Lebih lanjut, mantan anggota Komnas HAM itu mengapresiasi upaya aktif Polri dalam menemukan pelanggaran oknum personel dalam kasus narkoba.
Ia menyebut kasus dugaan kepemilikan narkoba yang menjerat mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro berawal dari upaya aktif Polri menindak personel yang melanggar.
"Karena kalau polisinya tidak aktif, polisinya tidak berupaya membongkar berbagai kasus di internal itu, kasus seperti Bima tidak akan terungkap," ujarnya.
Maka dari itu, lanjut dia, Kompolnas mendukung upaya bersih-bersih Polri dari kasus narkoba, baik melalui langkah pencegahan seperti tes urine maupun langkah penegakan hukum.
Diketahui, Divisi Propam (Divpropam) Polri akan menggelar tes urine secara serentak terhadap jajaran personel Polri menyusul masih adanya kasus penyalahgunaan narkoba oleh oknum anggota kepolisian.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa tes urine itu merupakan wujud komitmen Polri untuk mencegah kembali adanya kasus narkoba dengan mengedepankan langkah preemtif.
"Wujud komitmen (Polri) untuk pengawasan, preemtif, deteksi dan apabila ada, sekali lagi, ini sudah contoh merupakan wujud komitmen untuk melakukan tindakan secara tegas," ucapnya.
Baca juga: Bandar narkotika penyuap AKBP Didik resmi jadi tersangka
Baca juga: Bareskrim Polri ungkap istri AKBP Didik positif gunakan narkoba
Baca juga: Polri pastikan terus usut pidana narkoba eks Kapolres Bima Kota
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
