Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta untuk menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai fondasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Nilai-nilai keterbukaan informasi publik dinilai penting untuk dimasukkan secara eksplisit dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” kata Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi, dan Advokasi (ESA) Komisi Informasi DKI Jakarta, Ferid Nugroho saat memimpin visitasi ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta di Jakarta, Senin.
Ia menegaskan peran strategis Bappeda sebagai pusat perencanaan pembangunan Jakarta.
Menurut dia, jika Bappeda sebagai otak perencanaan menjadikan transparansi sebagai pijakan, maka badan publik lainnya akan terdorong untuk mengikuti.
Berdasarkan hasil E-Monev Tahun 2025, Bappeda DKI Jakarta memperoleh nilai 85,5 poin dan berada pada kategori menuju informatif.
Sejumlah rekomendasi dan catatan perbaikan juga disampaikan sebagai bahan peningkatan kinerja keterbukaan informasi publik pada penilaian E-Monev tahun 2026.
Baca juga: KI DKI sebut zona informatif perkuat transparansi dan inklusif
Dari enam indikator penilaian, sebagian besar telah dipenuhi dengan baik. Namun, Komisi Informasi DKI Jakarta memberikan perhatian khusus pada aspek digitalisasi informasi yang dinilai masih perlu diperkuat.
Ia mengatakan digitalisasi memiliki bobot penilaian yang besar dan sangat mempengaruhi nilai akhir.
“Optimalisasi kanal digital, khususnya media sosial dan pembaruan informasi lintas platform, perlu ditingkatkan agar Bappeda dapat naik kelas ke kategori informatif,” katanya.
Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Ferid mengajak Bappeda, khususnya PPID untuk memperkuat kolaborasi dalam penerapan keterbukaan informasi publik.
“Dalam kondisi fiskal yang menantang, transparansi justru menjadi kebutuhan utama agar publik memahami arah kebijakan dan tetap percaya kepada pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala Bappeda DKI Jakarta Deftrianov mengatakan penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat tetap direspons dengan mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan.
“Keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk menjaga kepercayaan publik di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” katanya.
Baca juga: Zona informatif jadi instrumen kontrol publik bagi 189 badan publik
Ia menyambut baik kolaborasi yang ditawarkan Komisi Informasi DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik telah menjadi komitmen Bappeda DKI Jakarta.
Deftrianov memastikan dokumen APBD dan perencanaan pembangunan telah disampaikan secara terbuka dan detail sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
“Kami membuka diri bukan hanya pada proses, tetapi juga pada substansi kebijakan. Siapa pun dapat mengakses informasi publik yang tersedia,” katanya.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
