Bengkulu (ANTARA) - Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin memperjuangkan 500 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk rumah tidak layak huni di Provinsi Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2026.
"Tahun ini kita sudah perjuangkan 500 unit bedah rumah untuk Provinsi Bengkulu dan itu nyata," kata Sultan Bachtiar Najamudin lewat pesan elektronik di Bengkulu, Jumat.
Dia menjelaskan keluarga penerima manfaat akan ditentukan melalui proses koordinasi antara pemerintah kabupaten dan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV agar tepat sasaran sesuai kriteria yang berlaku.
Baca juga: Gubernur Bengkulu bangun rumah layak bagi bayi penderita cacingan
Program renovasi rumah tersebut dilaksanakan melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bekerja sama dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV serta Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi Bengkulu.
Menurut Sultan, sinergi dan kolaborasi antar lembaga menjadi kunci percepatan pembangunan, khususnya dalam penanganan rumah tidak layak huni di Bengkulu.
Dia mengatakan program BSPS 2026 menjadi tahap awal komitmen yang terus diperjuangkan untuk daerah, dengan target lanjutan yang lebih besar pada tahun berikutnya.
"Tahap awal di 2026, kami ajukan 500 unit, kemudian di 2027, kami mendorong usulan sebanyak 3.000 unit RTLH di Provinsi Bengkulu. Ini bagian dari hasil perjuangan kita sebagai penerima amanah dari rakyat, memang harus ada manfaatnya," kata dia.
Sementara itu, Plh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera IV melalui Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Bengkulu Rinaldi menyampaikan program BSPS merupakan bagian dari Program Strategis Nasional Tiga Juta Rumah.
Program tersebut menjadi upaya pemerintah dalam mempercepat penanganan rumah tidak layak huni di Provinsi Bengkulu melalui dukungan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Bantuan stimulan perumahan swadaya ini adalah bentuk dukungan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas atau pembangunan rumah secara swadaya dan berasaskan kegotongroyongan, sehingga masyarakat dapat mewujudkan rumah layak huni,” kata Rinaldi.
Baca juga: Bengkulu-TNI percepat bangun rumah layak huni bagi warga kurang mampu
Baca juga: PUPR siap bedah 2.000 rumah tidak layak huni di Bengkulu
Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Wahyono menyebutkan pemerintah pusat hadir untuk meningkatkan kualitas rumah yang sebelumnya tidak layak huni menjadi layak huni dengan mengacu pada persyaratan konstruksi bangunan yang baik.
Dia menjelaskan besaran bantuan yang diberikan sebesar Rp20 juta per rumah yang digunakan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah tukang.
"Ya, sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan arahan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait agar BSPS menjadi bukti nyata pemerintah hadir meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui hunian yang layak, sehat, dan aman, sehingga rumah tidak layak huni dapat ditangani dengan baik," ujarnya.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
