Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menyampaikan gagasan strategis terkait pengembangan vaksin maternal saat sesi kuliah tamu di Harvard Medical School dalam rangkaian kunjungan kerja pada 30–31 Maret 2026.
Dalam keterangan di Jakarta, Kamis, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebutkan isu beban global Group B Streptococcus (GBS) sebagai salah satu penyebab utama infeksi serius pada bayi baru lahir.
Secara global, GBS diperkirakan menyebabkan sekitar 390 ribu kasus infeksi invasif setiap tahun, dengan hampir 100 ribu kematian bayi dan kasus lahir mati (stillbirth), terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Baca juga: Di Harvard, Taruna Ikrar paparkan ATMP masa depan pengobatan penyakit
Dia menjelaskan pendekatan pencegahan yang selama ini digunakan, yakni pemberian antibiotik saat persalinan (Intrapartum Antibiotic Prophylaxis/IAP), efektif menurunkan kasus awal. Namun ada keterbatasan untuk tujuan perlindungan jangka panjang.
“Dengan kita mengusulkan vaksin maternal untuk Group Beta Streptococcus, saya percaya kita bisa melindungi early onset disease. Kita juga bisa melindungi late onset disease, juga stillbirth, menjaga microbiome neonatal, dan menghilangkan potensi antimicrobial resistance,” ujar Taruna Ikrar.
Lebih lanjut Taruna Ikrar menekankan pentingnya kolaborasi global antara akademisi, industri, dan pemerintah dalam menjawab tantangan kesehatan dunia.
Baca juga: Kepala BPOM diskusikan tiga level isu kesehatan bersama Harvard
“Saya ingin Indonesia juga menjadi salah satu yang memimpin dalam pengembangan vaksin dan saya percaya itu tidak mudah. Karena itu, saya melihat peluang untuk berkolaborasi dengan Harvard Medical School,” ujar Taruna Ikrar.
Di tengah penyampaian ilmiah tersebut, Taruna Ikrar juga mengungkapkan rasa bangga dapat kembali hadir di forum akademik kelas dunia. Taruna menilai kehadirannya di Harvard merupakan bentuk pengakuan atas kapasitas keilmuan, sekaligus representasi Indonesia dalam percaturan kesehatan global.
Kegiatan ini sekaligus memperkuat posisi BPOM sebagai otoritas regulator yang kredibel di tingkat internasional, seiring dengan capaian sebagai WHO-Listed Authority (WLA). Indonesia tidak lagi hanya menjadi objek kebijakan, tetapi turut berkontribusi aktif dalam membentuk arah kebijakan kesehatan global berbasis sains dan inovasi.
Baca juga: BPOM raih status otoritas rujukan WHO pertama di negara berkembang
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
