Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa akan ada sesi khusus terkait Palestina dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) organisasi Developing Eight (D-8) yang akan dilaksanakan di Jakarta pada April 2026.
“Sesi khusus untuk Palestina digelar sebagai bentuk solidaritas dari semua negara-negara D-8 bagi saudara-saudara kita di Palestina,” ucap Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI Tri Tharyat dalam diskusi bersama redaksi media di ANTARA Heritage Center, Jakarta Pusat, Jumat.
Tri menjelaskan bahwa sesi khusus Palestina akan menjadi sesi penutup KTT D-8 di Jakarta pada 15 April 2026, dengan kedua sesi sebelumnya yaitu sesi pembukaan dan sesi kedua yang berfokus pada sektor ekonomi dan bisnis.
Menurut dia, sesi khusus Palestina nanti bukan yang pertama kalinya dilaksanakan dalam sejarah KTT D-8, mengingat sesi tersebut juga pernah digelar saat KTT D-8 di Kairo, Mesir, pada 2024, meski saat itu pembahasannya digabung dengan isu Lebanon.
“Isu Palestina ini akan menjadi isu yang selalu menjadi perhatian serius bagi negara-negara D-8,” kata Tri, sembari menyampaikan bahwa sebuah pernyataan bersama terkait isu Palestina kemungkinan juga akan disepakati dalam sesi khusus tersebut.
Sementara itu, terkait kemungkinan isu Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) bentukan Donald Trump akan dibahas dalam KTT D-8, Dirjen di Kemlu RI itu menegaskan tidak ada agenda terkait hal tersebut.
Tri menyebut bahwa negara-negara D-8 saling menghormati keputusan mitra organisasinya terkait Dewan Perdamaian, baik yang memutuskan bergabung maupun yang tidak. Diketahui Indonesia, Azerbaijan, Pakistan, Turki, dan Mesir merupakan negara D-8 yang bergabung ke Dewan Perdamaian.
Ia menekankan bahwa D-8 lebih berfokus pada aspek kerja sama ekonomi dan pembangunan, sehingga bahasan soal kebijakan politik seperti Dewan Perdamaian tidak akan menjadi topik pembahasan formal dalam KTT D-8.
D-8 merupakan kelompok kerja sama ekonomi yang dibentuk pada 1997 oleh delapan negara berkembang: Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Azerbaijan menjadi anggota ke-9 pada 2025.
Keketuaan Indonesia di D-8 untuk periode 2026—2027 mengusung tema "Menavigasi Pergeseran Global: Memperkuat Kesetaraan, Solidaritas, dan Kerja Sama untuk Kemakmuran Bersama," yang mendorong adaptasi terhadap dinamika ekonomi global, inklusifitas, dan ketahanan.
Baca juga: RI gabung Dewan Perdamaian untuk Palestina, bukan normalisasi hubungan
Baca juga: RI di BoP terus dorong pemulihan Gaza libatkan Otoritas Palestina
Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
