Kupang, NTT (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menyebut Tim Ekspedisi Patriot (TEP) memperkuat riset yang berkualitas untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi Ponu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur.
Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dalam keterangan di Kupang, Jumat, mengatakan Program Ekspedisi Patriot turut dilakukan di kawasan transmigrasi Ponu sebagai upaya menghasilkan riset yang relevan dan bermutu bagi transmigrasi.
Adapun peserta TEP terdiri dari dosen, guru besar, dan mahasiswa, yang bertugas melakukan riset, penelitian, hingga pemetaan wilayah, untuk menggali potensi ekonomi berbasis rakyat yang dapat dikembangkan di kawasan transmigrasi.
Untuk wilayah Ponu, kata dia, terdapat sebanyak 45 peserta TEP yang bertugas selama empat bulan.
Baca juga: Mentrans: Investasi dan riset dongkrak ekonomi transmigrasi NTT
Sebelumnya pada Kamis (13/11) sebanyak sembilan perwakilan TEP memaparkan hasil kajian multidispilin ilmu terhadap potensi kawasan transmigrasi Ponu, dalam kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Transmigrasi, dan Menteri Ekonomi Kreatif.
Dalam kunjungan itu Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi terobosan Kementrans melalui penempatan TEP di wilayah Ponu yang dekat perbatasan Indonesia-Timor Leste.
“Saya tadi mendengarkan baik-baik dan mencatat semua hasil studi yang dilakukan perwakilan tim,” kata AHY.
Menurut dia, semua riset ilmiah tersebut tentunya menghadirkan temuan-temuan yang bisa segera direspons dengan baik, teristimewa dalam hal infrastruktur untuk akses air dan jalan di kawasan tersebut.
Baca juga: Kementrans sediakan lahan peternakan sapi untuk investor Brasil di NTT
“Banyak masukan dari tim tentang perlunya kolaborasi yang baik dengan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih, yang saat ini menjadi salah satu program unggulan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini penting, karena kolaborasi dan ekosistem yang dibangun akan menentukan seberapa sukses program-program kita,” ujar AHY.
Sementara itu, salah satu perwakilan TEP Maulydia menjelaskan hasil temuan tim bahwa kelembagaan ekonomi BUMDes dan Koperasi Merah Putih sudah terbentuk, tetapi sebagian besar belum berjalan. Untuk itu perlu ada pelatihan dan pendampingan bagi BUMDes dan koperasi.
“Terdapat juga permasalahan dalam pemasaran hasil tani di Ponu. Pemasaran di sini kebanyakan memakai sistem ijon yang sebenarnya merugikan masyarakat, tetapi dilakukan karena tuntutan kebutuhan mendesak,” ujarnya.
Untuk itu ia merekomendasikan perlu adanya sistem pemasaran dan kelembagaan terintegrasi agar semua hasil pertanian dapat terjual secara maksimal dan menguntungkan petani.
Baca juga: AHY dan Iftitah panen raya tebu di kawasan Transmigrasi Melolo NTT
Pewarta: Yoseph Boli Bataona
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
