Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) terus mengoptimalkan pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan untuk mencapai target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM Abdul Haris dalam keterangan di Jakarta, Jumat, menyebutkan kawasan Widuri Pegandon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, merupakan contoh pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan.
Menurut dia, kawasan Widuri kini memasuki lima bulan masa implementasi dan menunjukkan perkembangan signifikan sebagai model nyata pemberdayaan masyarakat berbasis kawasan.
"Kawasan Widuri bukan sekadar proyek, melainkan ruang kolaborasi nyata masyarakat, dimana desa-desa sekitar menjadi penerima manfaat sekaligus pelaku utama pembangunan," ujar Abdul Haris.
Baca juga: Angka kemiskinan turun, Kemenko PM perkuat pemberdayaan masyarakat
Di Desa Wonosari tercatat 576 individu berada pada Desil 1, di Kabupaten Kendal jumlah individu pada Desil 1 mencapai 35.612 orang, sementara di Provinsi Jawa Tengah lebih dari 4,06 juta individu masih berada pada kelompok Desil 1.
Data tersebut, lanjut dia, menegaskan urgensi pendekatan pembangunan yang terarah, kolaboratif, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat.
Sejalan dengan agenda nasional, kata dia, pemerintah menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026 serta penciptaan lapangan kerja baru di tahun yang sama.
Baca juga: Kemenko PM: Desa motor penggerak pembangunan dan ketahanan pangan
Ia mengatakan pendekatan berbasis kawasan dinilai menjadi salah satu instrumen kunci untuk mencapai target tersebut melalui integrasi program, penguatan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Menurutnya, kawasan Widuri telah mencatat sejumlah capaian konkret, salah satunya dengan berdirinya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus menggerakkan ekonomi lokal dengan perputaran dana mencapai Rp900 juta hingga Rp1 miliar per SPPG.
"Kemenko PM mendorong terbangunnya kolaborasi dan simbiosis mutualisme lintas sektor guna mempercepat pengentasan kemiskinan serta memperluas kesempatan kerja di kawasan perdesaan," kata Abdul Haris.
Baca juga: Wagub: Kemiskinan di Jateng turun jadi 9,48 persen
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
