Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan kejadian pembakaran kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kantor Pemerintahan Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (30/9) harus menjadi pembelajaran bersama.
Saat melakukan tinjauan lapangan ke lokasi pasca kerusuhan kejadian di Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (11/9), Direktur Toponimi dan Batas Daerah Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Raziras Rahmadillah mengatakan pembelajaran bersama bertujuan agar seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat komunikasi antar-elemen masyarakat.
“Kami berharap pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dapat bahu-membahu menciptakan suasana kondusif," tutuf Raziras, seeprti dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Dalam kunjungan tersebut, Raziras menyampaikan 11 arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam menjaga stabilitas, ketertiban umum, serta pelayanan publik di daerah.
Dia turut menyosialisasikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.1.4/e.1/BAK tentang Peningkatan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) terkait kondusivitas penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (trantibumlinmas) di daerah.
Sebagai bagian dari arahan nasional ia menyebutkan 11 arahan Mendagri dimaksud meliputi penyelenggaraan Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara rutin dan terstruktur, silaturahim kepala daerah dengan tokoh masyarakat, pelaksanaan doa bersama lintas agama, implementasi program pro-rakyat di sektor prioritas, serta penundaan kegiatan seremonial yang tidak mendesak.
Arahan lainnya, yakni penegasan pola hidup sederhana di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat, pembatasan perjalanan luar negeri oleh pejabat daerah, pengawasan langsung oleh kepala daerah terhadap wilayah rawan konflik atau bencana, percepatan perbaikan fasilitas publik yang rusak, penegakan etika komunikasi pejabat publik, serta pengaktifan Siskamling berbasis Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW).
"Arahan Mendagri bukan hanya pedoman administratif, tetapi langkah nyata untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.
Ia pun menegaskan Kemendagri akan terus melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan 11 arahan ini di seluruh wilayah Indonesia guna memastikan stabilitas nasional, pelayanan publik, dan ketertiban masyarakat tetap terjaga secara optimal, serta memperkuat ketahanan sosial melalui partisipasi aktif masyarakat.
Adapun dalam kunjungannya, Raziras didampingi oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatppol PP) Kota Pekalongan.
Baca juga: Kemendagri pastikan peran Satlinmas efektif jaga ketertiban Pekalongan
Baca juga: Gubernur Sumut instruksikan kepala daerah aktifkan poskamling
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
