Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan mendorong percepatan transformasi digital dalam layanan perlindungan masyarakat melalui pemanfaatan aplikasi SIM LINMAS untuk kelompok rentan.
Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Indra Gunawan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa langkah ini bertujuan mengoptimalkan pelayanan, khususnya bagi masyarakat kelompok rentan, sekaligus menjawab tantangan era digital.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Ford Foundation yang telah mendukung pengembangan Aplikasi SIM LINMAS melalui Plan C Institute sehingga bisa diperkenalkan dan dipergunakan oleh Pemerintah Daerah, khususnya bagi anggota Satlinmas dan aparatur linmas, dalam mendukung urusan wajib pelayanan dasar Trantibumlinmas di Daerah,” kata Indra.
Saat membuka Workshop Nasional bertema “Penggunaan Aplikasi SIM LINMAS dalam Memberikan Layanan kepada Masyarakat Kelompok Rentan” (15/4), ia menjelaskan workshop ini menyoroti pentingnya peran Satlinmas dalam memperluas jangkauan pelayanan publik berbasis teknologi, termasuk mendukung program-program seperti Posyandu di tingkat desa/kelurahan.
Baca juga: Kemendagri dorong kolaborasi daerah atasi inflasi dan ketahanan pangan
Aplikasi SIM LINMAS diperkenalkan sebagai inovasi berbasis dashboard web dan mobile yang memungkinkan pendataan personel Satlinmas secara digital, pelaporan kegiatan secara real-time, serta integrasi dengan sistem informasi nasional untuk monitoring dan evaluasi.
Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Bernhard E. Rondonuwu menyampaikan bahwa Satlinmas memiliki peran relevan dalam membantu pelayanan public kepada masyarakat.
“Satlinmas itu perannya sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan pelayanan publik. Pentingnya penyelenggaraan Trantibumlinmas sebagai salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah,” ujarnya.
Melalui aplikasi SIM Linmas, Satlinmas diharapkan mampu melakukan pendataan yang akurat serta menyampaikan informasi layanan dasar secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Hal ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak-hak dasar warga negara, terutama yang berada dalam kondisi rentan.
Kegiatan ini turut mengundang peserta mulai dari Kasatpol PP, Kabid Linmas, Kepala Desa/Lurah serta anggota Satlinmas se-Indonesia, dan dilakukan secara hybrid, 58 hadir langsung dan lebih dari 1000 peserta hadir secara online melalui kanal Zoom dan YouTube.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
